Realisasi PAD Maros Sudah 96 Persen, Dinas Pertanian Terancam Dievaluasi

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros telah mencapai Rp 266 M atau 96,79 persen pada November 2023.

Untuk 2023 ini, Pemkab Maros menargetkan PAD senilai Rp 275 M.

Hal ini disampaikan Bupati Maros, Chaidir Syam usai memimpin rapat evaluasi PAD dengan OPD Selasa (5/12/2023).

 “Melihat capaian hingga November yang sudah mencapai 96 persen lebih kita optimis sampai Desember bisa mencapai 100 persen karena memang ada beberapa OPD yang sudah melampaui 100 persen capaian PAD-nya,” kata Chaidir Syam. 

OPD yang telah capai 100 persen PAD-nya adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebesar 102 persen dari target Rp176,6 Miliar dan Dinas PU 147 persen dari target Rp400 juta. 

Sedangkan melebihi 90 persen ada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sebesar 96 persen, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup sebesar 94 persen serta RSUD Palaloi sebesar 96 persen. 

“Memang ada beberapa OPD yang juga belum capai target tapi untuk keseluruhan sudah cukup baik capaian PAD-nya,” tambah ketua PMI Maros ini. 

Chaidir menyebut, untuk OPD yang tidak capai target PAD, pihaknya akan melalukan evaluasi. 

“Kita lakukan evaluasi terhadap OPD yang tidak capai target, misalnya Dinas Pertanian yang baru 55 persen akan kita gelar rapat khusus permasalahannya penyewaan alat-alat pertanian termasuk pengelolaan wisata alam Bantimurung yang akan kita pihak ketigakan,” bebernya. 

Mantan ketua DPRD Maros ini juga mengatakan, tahun depan semua retribusi yang sebelumnya dikelola oleh OPD akan diserahkan pengelolaannya ke Bapenda. 

“Ini kita lalukan agar Bapenda fokus pada peningkatan PAD dan OPD-OPD lain fokus pada pelayanan,” jelasnya. 

Chaidir juga menyebut, tahun depan beberapa sumber-sumber PAD akan dihapus sehingga akan berpengaruh pada target pendapatan.

"Seperti retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dan retribusi pengujian kendaraan bermotor," ujarnya.

Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tahun ini menyumbang PAD Rp288 juta atau 82,53 persen dari target Rp350 juta.

Sedangkan retribusi pengujian kendaraan bermotor menyumbang PAD 374 persen atau Rp374 juta lebih dari target Rp100 juta. 

“Ini sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di situ disebutkan salah satunya sumber PAD yang dihapus retribuai pengujian kendaraan bermotor dan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi,” tutupnya. (*)