APJII Bahas Solusi Semrawutnya Fiber Optik di Makassar dan Keamanan Siber

Makassar, Tribun - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) telah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Regulasi dan Advokasi Penyelenggara Jasa Internet dan Peran ISP dalam Keamanan dan Ketahanan Siber di Daerah.

Event yang bertempat di Hotel Claro Makassar, Kamis (14/11) lalu, ini, dilaksanakan sebagai upaya peningkatan koordinasi, kolaborasi dan penyamaan persepsi tentang pengetahuan regulasi terkini terkait penyelenggaraan jasa internet serta peran strategis ISP dalam percepatan transformasi digital dan menjaga ruang siber bersama stakeholder.

FGD ini dihadiri Direktorat Pengendalian Pos & Informatika, Kementerian Komunikasi & Informatika, Febran Suryawan, Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Makassar, Mario Said Anggota Dewan Pengawas APJII, Hariyanto Kiscahyono, Ketua Bidang Pengembangan Wilayah 1 APJII, Tigor Jonson.

Ketua Bidang Keamanan Siber APJII, Arry Abdi Syalman, Ketua Pengurus Wilayah APJII Sulampua, Abdul Malik, Retainer Lawyer APJII, Pradnanda Berbudy, Dewan Pengurus Wilayah APJII Sulampua, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Makassar, Asintel Kasdivif 3 Kostrad, Anggota penyelenggara APJII Sulampua dan beberapa undangan lainnya.

Anggota Dewan Pengawas, Hariyanto Kiscahyono dalam sambutannya menyampaikan adanya peningkatan jumlah anggota penyelenggara yang saat ini 1007 ISP di Indonesia.

"Harus dinaungi dan diarahkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dan yang paling penting adalah keamanan siber yang rentan akan pengaruh negatif terhadap semua hal sehingga perlu adanya sosialisasi. Melalui kegiatan FGD ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai positif di bidang telekomunikasi dan pentingnya keamanan siber,” ujarnya.

Abdul Malik dalam sambutannya menyampaikan melihat perkembangan era telekomunikasi saat ini yang semakin berkembang sejalan dengan peningkatan jumlah penyelenggara jasa internet di indonesia yangg saat ini berjumlah 1007 ISP yang sangat rentan akan keamanan siber.

"Sehingga diperlukan kesadaran akan polemik saat ini dengan adanya banyak laporan. Tambahan informasi hasil audiensi dengan Walikota Makassar yang berencana tahun depan akan melakukan ducting kabel sehingga permasalahan kabel di Kota Makassar dapat teratasi," sambungnya.

Kemudian Mario Said menyampaikankondisi Kota Makassar saat ini mengalami perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Makassar.

Berdasarkan data badan pusat statistik pada tahun 2022 persentase penduduk Kota Makassar yang berumur >5 tahun yang mengakses internet sejumlah 80,86 persen. Adanya peningkatan pengguna internet dapat meningkatkan resiko terjadinya ancaman dan gangguan keamanan siber.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan meningkatkan keamanan infrastruktur telekomunikasi. Keamanan dan ketahanan siber dalam penyelenggaraan jasa internet di Kota Makassar memiliki hubungan erat dengan program Kota Makassar Sombere dan Smart City.

"Program ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Makassar yang cerdas, modern, berkelanjutan dan tetap berpegang kepada kearifan lokal Kota Makassar, untuk pengembangan program ini tentunya dibutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang handal dan aman.," paparnya.

"Salah satu tantangannya adalah penataan semrawutnya kabel jaringan fiber optik yang mengganggu estetika kota, kenyamanan warga dan meningkatkan resiko terjadinya gangguan keamanan siber," lanjutnya,