Anies Baswedan Kuliti Penyebab Ketimpangan Dihadapan Para Cendekiawan Musilm Pada Silatnas ICMI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bakal Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan menyoroti terkait ketimpangan dan pembangunan tak merata di Indonesia. 

Hal itu disampaikan Anies Baswedan saat menyampaikan visi-misi dalam forum Silaturahmi dan Rapat Kerja Nasional (Silatnas) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Hotel Four Points By Seraton Makassar, Minggu (5/11/2023) sore.

Dalam kesempatannya, Anies blak-blakan singgung soal pembangunan di Indonesia tak merata.

Dia menilai, hingga kini pemerintah pusat hanya fokus pembangunan di wilayah Pulau Jawa.

Sementara, wilayah Indonesia Timur seakan di nomor duakan.

Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan.

Dia menyampaikan, setiap wilayah itu punya karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda.

"Kami sudah sampaikan bahwa pentingnya kita serius melakukan perubahan paradigma dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan, menjadi pertumbuhan dan pemerataan," ujar Anies Baswedan.

Baca juga: Anies Baswedan Buka Suara Sosok Kapten Timnas AMIN: Bukan Superhero, Tapi Avenger!

Untuk mengatasi itu, ada tiga yang akan menjadi prioritasnya dengan meluruskan paradigma untuk menghadirkan kesetaraan.

Pertama, dari fokus utamanya pada pertumbuhan, menuju pertumbuhan dan pemerataan.

Kedua, dari pendekatan sektoral, menuju pendekatan sektoral dan kawasan.

Ketika, dari menyelesaikan proyek pemerintah, menuju untuk menuntaskan persoalan warga.

Terkait hal itu, Anies menegaskan bahwa ada ketimpangan antar sektor atau bidang.

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini, Anies menyebut peran semua pihak sangat dibutuhkan.

Bukan hanya pemerintah, tetapi para ilmuwan atau ahli di bidangnya masing-masing harus dilibatkan.

"Jangan itu diserahkan kepada pemerintah saja, keputusannya hanya ditandatangani pemerintah. Sehingga menjadi fiskal atau program. Tetapi substansinya sebaiknya libatkan pra ilmuan," bebernya.

Dikatakan Anies, ada empat yang harus dipikirkan untuk mencari sebuah solusi.

Pertama, hal apa yang harus diteruskan dari kebijakan ilmu pengetahuan hari ini.

Ketua, hal apa yang menjadi koreksi dari kebijakan terkait dengan bidang keilmuan.

Ketiga, hal apa yang harus dihentikan dari program-program pemerintah pusat.

"Dan keempat, hal baru apa yang harus dikerjakan untuk melakukan reformasi dan perubahan. Empat itu yang kita butuhkan," tandasnya.(*)