Rekam Jejak AKBP Anton Prasetyo Kapolres Madiun, Alumni Akpol 2004 Cuek Ditantang Duel Pesilat

"Jawa Tengah dukung kapolres lurr," tulis @yasudah_lah

"ini untuk semua silat pusat madiun apa khusus untuk PSHT mas, salam rahayu dari dulur 1980," tulis @dmat

"info kan live mas teko di jamin banjir penonton," tulis @y.

Kecewa Tugu Pencak Silat Dirobohkan

Dalam unggahan Sambung Persaudaraan, terlihat pula surat pemberitahuan unjuk rasa Forum Komunikasi Pecinta Budaya (Forkopinda).

Dalam poin unjuk rasa disebutkan mereka kecewa dan menilai Polres Madiun tebang pilih dan memfasilitasi pembongkaran Tugu Perguruan Silat.

Diketahui, sebelumnya pada 11 Oktober 2023, Forkopinda menggelar unjuk rasa di depan halaman Mapolres Madiun di Jalan Soekarno, Kota Madiun, Jawa Timur.

Para pesilat berdemonstrasi lantaran menilai Polres Madiun tebang pilih dalam penertiban bangunan di atas fasilitas umum karena memfasilitasi pembongkaran tugu perguruan silat.

Tak hanya menuntut mundur Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo, pengunjuk rasa juga mengaku siap menggugat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku pucuk pimpinan Polri ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

Koordinator Aksi Forkopinda, Sudjono yang dikonfirmasi di tengah-tengah unjuk rasa menyatakan, ratusan pesilat akan menggelar unjuk rasa selama Polres Madiun masih terus memfasilitasi pembongkaran tugu pesilat.

Ia meminta semua bangunan yang berada di atas fasum dan tidak memenuhi ketentuan undang-undang seharusnya dibongkar semua.

"Termasuk warung dan semua. Jangan hanya tugu saja. Ini yang dinamakan tebang pilih,” kata Sudjono, dikutip kompas.com.

Ia mencontohkan bangunan yang berdiri di atas rel kereta api milik KAI di wilayah selatan Kabupaten Madiun, semestinya harus dirobohkan.

Begitu pula dengan keberadaan pabrik porang yang tidak memiliki izin juga harus dibongkar.

“Di wilayah selatan (Madiun) ada bangunan yang berdiri di atas rel milik KAI. Ini kan di fasum. Kalau dibersihkan ya harus dibersihkan. Contoh lain lagi ada beberapa pabrik didirikan belum berizin juga harus ditertibkan,” jelas Sudjono.