Anggaran Minim, Kasus Stunting di Palopo Alami Penurunan

TRIBUN-TIMUR.COM - Data kasus stunting di Palopo terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Ini berkat aksi kolaboratif semua pihak yang melakukan intervensi dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, Polri hingga pihak swasta.

Untuk tingkat Sulsel, menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Palopo berada di urutan keenam dalam prevalensi stunting.

Kabupaten Barru berada di urutan pertama dengan 14,1 persen. Disusul Makassar 18,4 persen, Pinrang 20,9 persen, Bantaeng, 22,1 persen, Luwu Timur 22,6 persen dan kota Palopo 23,8 persen.

Kabupaten Luwu Utara yang menerima penghargaan penurunan stunting beberapa waktu yang lalu di Jakarta berada pada urutan 17 tertinggi di Sulsel angka kasus stunting.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Palopo Samsil mengatakan ada dua sumber yang digunakan dalam mengukur angka penurunan stunting, yakni survei Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

“Menurut data EPPGBM angka stunting di kota Palopo dari 357 kasus di tahun 2021, turun menjadi 344 kasus di tahun 2022 dan per September 2023 kini 228 kasus. Sementara menurut SSGI, di tahun 2021 sebanyak 28,5 persen turun menjadi 23,8 persen di tahun 2022. Untuk data tahun 2023 ini, dalam proses Survei Kesehatan Indonesia(SKI),” kata Samsil Jumat (13/10/2023).

Penurunan stunting di Palopo kata Samsil cukup signifikan jika dibandingkan dengan anggaran yang digelontorkan cukup minim untuk penanganan stunting.

“Anggarannya cukup minim, tapi hasilnya kita mampu mengurangi angka stunting di kota Palopo. Khusunya di era bapak Haji Farid Kasim Judas,” jelas Samsil via rilis.

Samsil membeberkan bahwa, dengan anggaran yang minim, ada tujuh kegiatan prioritas yang dilakukan pihaknya selama ini dalam menurunkan angka stunting di Kota Palopo.

Yang pertama adalah pendataan melalui aplikasi satu data yang diberi nama Inzting (Ikhtiar Zero Stunting).

Aplikasi itu beberapa waktu yang lalu dilaunching oleh Pemprov Sulsel.

Kedua ialah pengadaan tenaga Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Di Palopo sendiri telah dibentuk sebanyak 429 orang sejak tahun 2021 dan tersebar di semua kelurahan.

“TPK fungsinya mendampingi sasaran seperti calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, pasca melahirkan dan balita,” Samsil menambahkan.