Kemensos Lahirkan 5.355 Wirausaha Disabilitas Lewat Program PENA

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Program pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas diperkenalkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Mensos menjelaskan program pemberdayaan sosial dalam The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 mulai Selasa - Kamis (10-12/10/2023) di Four Points Hotel, Makassar.

Tri Rismaharini mengaku penyandang disabilitas memiliki kompetensi dan dan potensi. Hal ini yang menurutnya menjadi peran pemerintah untuk mendorong.

"Indonesia juga melaksanakan program pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas," jelas Tri Rismaharini.

"Mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, didorong menjadi wirausaha, didampingi dalam pengembangannya, dan diberikan akses terhadap berbagai sistem pendukung," sambungnya.

Lebih spesifik,  program pemberdayaan ini disebut PENA atau Pahlawan Ekonomi Nusantara. 

Sepanjang tahun 2023, PENA telah mendampingi 5.355 penerima menjadi wirausaha.

"PENA untuk Disabilitas telah mengubah paradigma intervensi karena menempatkan penyandang disabilitas bukan sebagai orang yang harus dibantu namun sebagai manusia potensial yang mampu mandiri," kata Tri Rismaharini.

Tri Rismaharini yakin setiap negara di ASEAN memiliki strategi masing-masing dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

AHLF 2023 pun menurutnya menjadi ajang tepat untuk belajar dan berbagi ilmu dari masing-masing negara.

"Oleh karena itu, melalui acara ini mari kita belajar dan berbagi praktik terbaik dari masing-masing negara anggota, mengambil pelajaran darinya, dan menyesuaikannya untuk diterapkan sesuai dengan kondisi di negara kita masing-masing," sambungnya.

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini gencar menyuarakan penegakan hak dasar individu penyandang disabilitas.

Hak tersebut mencakup kehidupan bermartabat, dilindungi dari ancaman seperti pengabaian, pengurungan, pelembagaan, dan isolasi. 

Lebih lanjut hak untuk dilindungi dari eksploitasi, penyiksaan, perlakuan kejam, dan praktik tidak manusiawi. 

"Semua hal ini harus menjadi fokus utama kita dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas," katanya.(*)