Satu Kecamatan di Palopo Rawan Politik Uang, Bawaslu Beri Perhatian Khusus Setelah Terbukti di 2019

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Bawaslu Kota Palopo, Sulawesi Selatan mewaspadai satu kecamatan yang rawan terpapar money politic.

Sebab, kecamatan tersebut memiliki track record temuan money politic pada Pemilu 2019 lalu.

Ketua Bawaslu Kota Palopo Khaerana Parenrengi mengaku, kasus money politic Kecamatan Sendana.

Saat itu Bawaslu Kota Palopo menemukan temuan dugaan pelanggaran money politic.

Namun, sambung Khaerana, Bawaslu Palopo saat itu tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan proses pelanggaran tersebut.

"Untuk saat ini kami belum melakukan pemetaan untuk wilayah kecamatan yang rawan money politic," jelasnya, Selasa (10/10/2023).

"Ada salah satu kecamatan di Pemilu kemarin yang sempat ditangani, yakni Kecamatan Sendana, cuman tidak cukup bukti, jadi prosesnya dihentikan," tambahnya.

Kata Khaerana, dari contoh kasus di periode sebelumnya, Bawaslu Kota Palopo tentu memasukkan Kecamatan Sendana sebagai wilayah yang mendapatkan pengawasan lebih kelak.

Tak hanya itu, sambung Khaerana, pihaknya juga menghimbau agar ASN tak ikut terlibat dalam me-like, comment, serta men-share hal-hal berbau politik di media sosial.

Sebab, hal tersebut memperlihatkan keberpihakan ASN.

"Iye, karena hal itu menunjukkan keberpihakan. Karena ini masuk juga kedalam kode etik ASN," imbuhnya.

Khaerana menambahkan, dalam kasus seperti itu, ASN yang terbukti melanggar netralitas akan diproses sesuai Perbawaslu Nomor 7 tahun 2022.

"Kalau untuk penanganannya tetap mengacu ke Perbawaslu Nomor 7 tahun 2022," tutupnya.

Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana