Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Bawaslu Wajo

Bawaslu Wajo: 4 Kecamatan Rawan Politik Uang, Tanasitolo Paling Banyak Kasus di 2019

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wajo menyebut, ada empat kecamatan rawan politik uang.

|
DOK PRIBADI
Divisi Pencegahan, Pamas Humas Bawaslu Wajo, Heryanto 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wajo menyebut, ada empat kecamatan rawan politik uang.

Hal itu disampaikan Divisi Pencegahan, Pamas Humas Bawaslu Wajo, Heryanto kepada Tribun-Timur.com.

"Indikator kami di Pemilu 2019. Ada empat titik yang rawan money politiknya," ujar Heryanto, Sabtu (7/10/23).

Dikatakan, empat titik tersebut yakni Kecamatan Tanasitolo, Pitumpanua, Keera dan Pammana.

"Tapi yang paling rawan itu di Tanasitolo. Ada tiga kasus yang kami temukan sebelumnya. Pitumpanua dua kasus, serta Keera dan Pammana satu kasus," katanya.

Saat ini, pihaknya lebih intens melakukan upaya pencegahan dengan pendidikan demokrasi kepada pemilih.

"Kami tentu membuat gerakan kecil di akar rumput untuk bersama-sama mencegah, menolak dan melawan politik uang. Sasaran khusus bagi pemilih pemula," tuturnya.

Juga, di masa kampanye nanti pihaknya akan awasi pergerakan peserta, caleg, pelaksana, dan tim kampanye. 

"Ada beberapa macam metode yang akan kami lakukan. Seperti patroli pengawasan, pengawasan melekat dan lain sebagainya," jelas Heryanto.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) Mardiana Rusli menilai, Pemilu dengan sistem terbuka tidak mengurangi praktik-praktik politik uang di Sulsel.

Ana menambahkan, dalam beberapa riset kajian, salah satu problem terbesar dalam Pemilu secara langsung atau terbuka adalah politik uang yang masih tinggi.

“Memang dalam satu dapil itu yang terjadi kompetisi caleg-caleg. Realitas itu kan juga terlihat bahwa produk dihasilkan dari suatu legislatif sangat bervariabel, namun tidak semua,” jelasnya.

Ana menekankan agar menghindari calon legislatif yang melanggar aturan, maka Bawaslu berusaha memaksimalkan semua proses kerja-kerja dalam aspek pencegahan, pengawasan, dan penindakan.

“Jadi kita memaksimalkan dengan mengajak semua kalangan terlibat dalam pengawasan politik uang,” katanya. (*)

 

 

 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved