Dibikin Syok Mundurnya Wawali Makassar, Kini Danny Pomanto Dihadapkan Masalah Baru: Ini Saya Pusing

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Danny Pomanto bingung dan pusing.

Belum usai dibikin syok pengunduran diri Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi Masse, kini Danny Pomanto dihadapkan masalah baru.

Adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar M Ansar yang akan memasuki masa purna bakti alias pensiun pada akhir 2023 nanti.

Artinya, masa jabatan Sekda M Ansar tidak cukup tiga bulan lagi.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Pemkot Makassar akan melakukan lelang jabatan Sekda.

Hanya saja, sebelum tahapan itu berproses, Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Wali Kota Makassar akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan sementara.

Danny Pomanto mengaku masih bingung dan pusing untuk menentukan pejabat eselon II yang akan menggantikan posisi M Ansar.

"Ini saya pusing-pusing juga cari Plt, nda tau siapa untuk Plt," ucap Danny Pomanto kepada Tribun-Timur.com, Kamis (5/10/2023).

Danny membeberkan, salah satu diantara pejabat eselon II Pemkot. Apakah kepala OPD, staf ahli atau asisten yang akan ditunjuk menggantikan M Ansar.

Danny menegaskan, jabatan Sekda tidak gampang, apalagi harus mengemban tugas secara langsung yakni jabatannya sebagai kepala OPD,a sisten, atau staf ahli serta jabatan sebagai Sekda.

Orang nomor satu ini akan mencermati pejabat mana yang layak.

"Yang jelas kata Danny punya moral dan etika yang baik," kata Danny.

"Tidak gampang jadi sekda, apalagi kan posisi rangkap kalau jabat sekda juga, kriterianya tidak patoa-toai," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Makassar I Dewa Gede Widya Darma mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, bahwa batas usia pensiun untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya yakni 60 tahun.

Dewa menambahkan, mulanya lelang jabatan dipersiapkan pada triwulan I 2023 namun diundur jelang akhir tahun 2023.

Itu dikarenakan adanya penerbitan NIP Baru untuk M Ansar dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan lelang ini juga otomatis dipindahkan di APBD Perubahan.

"Sudah diusul (anggaran lelang) alur kasnya ada di triwulan I," ucap Dewa pada Januari lalu.

Dewa tidak menyebut nilai pasti dari anggaran pelaksanan lelang jabatan Sekda ini.

Yang jelas kata dia, anggaran tersebut dialokasikan untuk 10 pelamar, dimana bea asesmen untuk satu peserta di estimasi Rp7,5 juta.

Ditambah dengan honor pansel yang akan menjalankan tahapan asesmen.

"Bea asesmen 1 peserta Rp7,5 juta, kita anggaran untuk 10 peserta, ditambah honor pansel," sebutnya. 

Fatmawati RMS Pamit, Danny Pomanto: 'Saya Syok'

Diberitakan sebelumnya, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi pamit kepada Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Langkah politik menuju DPR RI disampaikan Wawali Fatmawati kepada Danny Pomanto pada Selasa (3/10/2023) kemarin saat keduanya berada di Jakarta.

Kepada Tribun-Timur.com, Danny Pomanto mengaku, sangat syok ketika Fatma menyampaikan maksudnya.

Dari lubuk hati terdalamnya, Danny Pomanto sangat berharap istri Ketua Nasdem Sulsel Rusdi Masse itu bisa menemaninya hingga akhir periode.

"Kemarin malam saya sama-sama di Jakarta, beliau minta pamit, saya syok juga dengar karena saya kan masih berharap sebenarnya ibu bisa dampingi saya sampai masa akhir," ucap Danny Pomanto kepada Tribun-Timur.com via telepon, Rabu (4/10/2023).

Kendati begitu, Danny Pomanto memahami posisi Fatmawati RMS, ia tak bisa terus menahannya sementara partai memberi penugasan kepadanya untuk maju di senayan.

Menurut Danny Pomanto, Fatmawati Rusdi telah menunjukan dirinya sebagai kader partai yang baik.

"Saya pahami karena itu permintaan langsung Ketum Nasdem (Surya Paloh) jadi saya pahami kalau itu perintah partai. Beliau (Fatma) tunjukan bahwa dia kader partai yang baik," ujar Danny Pomanto. 

Kendati surat pengunduran diri sebagai Wawali Makassar telah diterima, namun masih ada proses yang perlu dijalankan.

Mundurnya Fatmawati Rusdi sebagai pimpinan di Kota Makassar butuh persetujuan DPRD Kota Makassar.

DPRD Makassar akan melakukan rapat paripurna untuk meresmikan pencabutan status Fatmawati Rusdi sebagai Wawali Makassar.

 Hasil Paripurna tersebut juga akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, lalu diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Sudah mundur (wawali) tapi resminya harus paripurna DPR, yang penting dulu syarat (surat pengunduran diri) untuk maju bacaleg sudah dipenuhi," kata Danny Pomanto. 

Sebelumnya, Fatmawati RMS mengatakan telah meminta restu lebih dulu kepada Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Restu dari Danny Pomanto menjadi penentu langkah politiknya untuk menerima tawaran menjadi bacaleg DPR RI Dapil Sulsel I.

"Saya sudah minta restu sama pak wali, jadi tentunya ketika nama saya dipasang saya sudah sap bertarung di Dapil 1 bukan karena saya mengganti (SYL)," ucap Fatmawati RMS kepada Tribun-Timur.com, Rabu (4/10/2023).

Kata Fatma, Danny Pomanto merespon baik kabar tersebut, Danny pun merestui dirinya untuk mengabulkan permintaan DPP Nasdem.

Dengan begitu, Fatmawati Rusdi harus mundur jadi jabatannya sebagai Wawali Makassar.

"Saya harus mundur, syaratnya (nyaleg) itu saya harus mundur," ujarnya. (ami/erl)

Fatmawati Gantikan SYL

Diberitakan, Fatma mundur setelah menerima tawaran Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Nama SYL dicoret sebagai bacaleg Nasdem untuk DPR RI Dapil Sulsel 1. Sebab, SYL sedang menghadapi persoalan hukum, yakni dugaan korupsi di kementan.

Setelah Fatmawati Rusdi yang juga Wakil Bendahara Umum DPP Nasdem menyatakan mundur sebagai Wawali Makassar, nama calon penggantinya pun menjadi pembicaraan.

Merujuk UU Pemilu, jika kepala daerah atau wakil kepala daerah menjadi caleg, maka wajib mundur dari jabatannya.

Hal itu diatur dalam Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Apabila pejabat berwenang belum menerbitkan keputusan pemberhentian, maka bacaleg harus menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala atau wakil kepala daerah.

Bacaleg harus mendapatkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri tersebut.

Pasal 14 ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur para bakal calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagai kepala/wakil kepala daerah paling lambat sampai batas
akhir masa pencermatan rancangan DCT.

"Sudah mundur (wawali), tapi resminya harus paripurna DPR. Yang penting syarat (surat pengunduran diri) untuk maju bacaleg sudah dipenuhi," ujar Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, Rabu (4/10/2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dijelaskan terkait tata cara pengisian jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah
yang mengalami kekosongan.

Pasal 176 menyebutkan bahwa kekosongan jabatan dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD kabupaten/kota berdasarkan usulan dari partai politik pengusung.

Parpol pengusung mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD kabupaten kota untuk dipilih dalam rapat Paripurna DPRD.

Pengisian kekosongan tersebut berlaku jika sisa masa jabatan kepala daerah lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Sekadar diketahui, masa jabatan Danny-Fatma masih 2,5 tahun lagi atau lebih dari 18 bulan.

Danny-Fatma dillantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada 21 Februari 2021.

Namun, jika pemilihan kepala daerah dilakukan serentak pada tahun 2024 mendatang, maka sisa jabatan Danny-Fatma kurang dari 18 bulan.

Artinya, ada kemungkinan Danny tanpa wakil hingga akhir periode jika pilkada serentak dilakukan 2024 mendatang.

Namun, jika masa jabatannya hingga 21 Februari 2026, maka partai pengusung pasangan ini, Nasdem dan Gerindra bisa mengajukan nama pengganti Fatma.

"Kita coba lihat aturannya (pengisian jabatan) karena kalau sampai 2026 masih ada 2 tahun lebih. Yang jelas, saat ini sudah lewat 2 tahun setengah (masa jabatan)," ucap Danny.

Usulan Parpol

Dikonfirmasi terkait usulan nama calon pengganti Fatma, Ketua DPD Nasdem Makassar, Andi Rachmatika Dewi alias Cicu mengatakan belum membahasnya.

Nasdem, kata wanita akrab disapa Cicu ini, masih fokus pada pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT).

"Belum dibicarakan. Ini kita selesaikan dulu tahapan DCT," kata Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini, Kamis (5/10/2023).

Hal sama dikatakan Ketua DPC Gerindra Makassar, Eric Horas. Menurut Eric, Gerindra baru berencana menggelar rapat internal membahas calon pengganti Fatma.

“Soal apakah ada kader yang akan diusulkan, itu akan dibahas dalam rapat internal Gerindra Makassar," kata Eric.

Informasi dihimpun Tribun, Nasdem maupun Gerindra Makassar kemungkinan mengusulkan nama ketuanya untuk menduduki kursi wakil wali kota menggantikan Fatmawati.

Berarti Nasdem akan mengusulkan nama Andi Rachmatika Dewi atau Cicu dan Gerindra mengusung nama Eric Horas. (*)