Buruh Tuntut UMP Dinaikan Saat Pj Gubernur Sulsel Lantik 4 Pj Bupati dan Wali Kota

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Puluhan buruh berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (26/9/2023) siang.

Mereka tergabung dalam aksi Konfederasi Serikat Nusantara (KSN).

Dalam orasinya, mereka menuntut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera menetapkan upah layak bagi buruh.

"Kami mendesak Pj Gubernur Sulsel segera membahas, menetapkan dan menaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) 2024," ucap salah satu orator.

Selain itu, mereka juga mendesak agar pemerintah mencabut Omnibus Law dan UU Cipta Kerja.

"Kehadiran Omnibus Law dan Cipta Kerja tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap buruh," ujarnya.

Adapun poin tuntutan yang disuarakan dalam pernyataan sikapnya, yaitu, meminta agar segera ditetapkan kebijakan upah nasional, Cabut Omnibus Law Cipta Kerja

Naikan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Tahun 2024.

Perkuat Pelaksanaan Struktur Skala Upah, Rumuskan dan Tetapkan Struktur Upah Khusus Berdasarkan Masa Kerja.

Sekadar diketahui, unjuk rasa itu berlangsung saat PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin melakukan pelantikan terhadap empat pejabat sementara kabupaten kota.

Mereka yang dilantik adalah Pj Bupati Bantaeng Andi Abubakar, Pj Bupati Sinjai Fahsul Falah.

Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani, Pj Bupati Bone Andi Islamuddin.

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin hadir sekita pukul 09:36 hari ini bersamaan dengan 4 Pj Bupati/Walikota lainnya.

Yang dimana didampingi oleh masing-masing calon Pj Tp-PKK 4 Kabupaten Kota.

Turut hadir Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso, serta Pangdam TNI XIV/Hasanuddin Mayjen Totok Imam Santoso serta beberapa forkopimda lainnya.