Anies Baswedan Bahas Biaya Partai Politik saat Kunjungan di Unhas: Harus Dipikirkan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anies Baswedan ingin membereskan pembiayaan Poltik yang ada di Indonesia.

Hal ini di ugkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu saat berada di Unhas.

Dalam bedah gagasan dan visi pemimpin bangsa di Universitas Hasanuddin (Unhas), Minggu (24/9/23).

Saat itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof Sukri Tamma bertanya kepada Anies.

Kondisi di daerah memiliki kaitan dengan Partai politik, dan jika terpilih akan dikelilingi oleh partai-partai politik.

Olehnya, Lanjut prof Sukri, Bagaimana memastikan, urusan otonomi daerah yang didominasi dikelola oleh anggota partai sebagai kepala daerah atau punya afiliasi partai betul-betul akan jalan dalam kerangka tersebut.

"Bukan menjadi perpanjangan tangan dari para politisi yang ada di pusat ke daerah,"tanya Prof Sukri.

Lantas Anies pun menjawab, terdapat 1 hal penting yang harus dibereskan yaitu pembiayaan partai politik.

Menurutnya, hingga hari ini pembiayaan politik tidak ada yang mau menyentuh.

"Dalam kenyataannya menjalankan universitas pak rektor tau persis ongkosnya jelas. Tenaga adminnya, listriknya,airnya itu ada,"katanya.

Menurutnya, saat ini orang menganggap partai politik yang memiliki biayanya pemerintah tutup mata.

Sehingga terkesan tidak peduli bagaimana harus menutupi biaya-biaya tersebut.

"Menurut kami sudah harus ada reform disitu sehingga parpol bisa beroperasi dengan sehat dan tidak menugaskan walikota, bulati, gubernur, Anggota DPR untuk melakukan fundraising,"ungkapnya.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, tak ada partai yang tidak memerlukan biaya didalamnya, semuanya memerlukan biaya.

"Mereka semua dapat tugas karena partainya harus dibiayai, sementara kita ramai-ramai tutup mata seakan paratai tidak perlu biaya," ujarnya

"Ya tidak bisa pak, paratai juga harus bayar listrik, telepon, staf, itu fakta,"ungkapnya.

Lanjut Anies, selama pembiayaan tersebut tidak dipikirkan secara serius maka tak akan ada jalan.

"Selama pembiayaan ini tidak dipikirkan dengan serius dan politikal fainancing party fainancing, its nothing new,"jelasmya.

Dan menurutnya, semua negara demokrasi melakukan hal tersebut dan memiliki aturan terkait pembiayaan partai.

"Disemua negara demokrasi pasti ada pengaturan itu, nah kita harus masuk wilayah itu untuk menyelesaikan problem bagaimana kepala daerah itu dikendalikan dari pusat,"kata dia. 

Adapun akademisi Unhas yang hadir yakni:

1. Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa

2. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas Prof Sukri Palutturi

3. Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi, Kewirausahawan dan Bisnis, Prof Adi Maulana

4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof Sukri Tamma

5. Fakultas Hukum Unhas Prof Said Karim

6. Kepala Pusat Studi Perubahan Iklim Unhas Dr M Rijal Idrus

7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prof Abdul Hamid Paddu. (*)