15 Tuntutan PRI Sebelum Bubar dari Kantor DPRD Sulsel, Termasuk Cabut UU Cipta Kerja

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Massa Aksi yang menamakan diri Protes Rakyat Indonesia (PRI) membubarkan diri di depan Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (25/9/2023) sore.

Mereka membubarkan diri setelah beberapa saat berorasi tidak kunjung ditemui perwakilan DPRD Sulsel.

Massa aksi lantas memasang spanduk raksasa bertuliskan,"Perkuat Gerakan Rakyat, Wujudkan Reforma Agraria Sejati, Penegakan HAM & Demokrasi,"

"Dua periode pemerintahan Joko Widodo adalah periode penuh ilusi bagi kaum tani dan rakyat tertindas lainnya," kata Humas PRI, Ikbal.

"Pemerintahan Jokowi terus menghujani rakyat dengan berbagai regulasi dan kebijakannya yang semakin menyengsarakan kaum tani, Masyarakat luas pedesaan dan rakyat tertindas lainnya," sambungnya.

Program reforma agraria yang telah diluncurkan sebagai salah satu program paling popular dalam seluruh paket Nawacita Jokowi, kata dia kenyataannya telah menjadi program yang secara terbuka menipu kaum tani dan masyarakat luas pedesaan, dan telah menjadi skema legal yang semakin melestarikan perampasan dan monopoli tanah.

"Reforma agraria “palsu” Jokowi telah membuka syarat dan fasilitas konsolidasi tanah yang semakin luas untuk berbagai proyek rakus tanah atas nama Pembangunan," sebutnya.

Khusus di Sulawesi Selatan, lanjut dia, ada beberapa persoalan yang patut dikecam.

Utamanya terkait rencana reklamasi, perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dan lain-lain.

Berikut 15 poin tuntutan PRI:

1. Tolak Perpanjangan HGU PTPN XIV Takalar.

2. Tolak Pembaruan HGU PT Lonsum Bulukumba.

3. Tolak Reklamasi Pulau Lae Lae.

4. Lawan Upaya Penggusuran Barabarayya.

5. Hapus Konsesi PT Vale di Kebun Merica Petani di Loeha Raya.