Pendaftaran CPNS PPPK
Cek Jurusanmu! Ini 15 Jurusan Paling Dibutuhkan CPNS 2023 Mahkamah Agung
Kamu lulusan S1 dan ingin mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023? Kabar baik, Mahkamah Agung atau MA membuka formasi untuk lulusan S1.
TRIBUN-TIMUR.COM - Kamu lulusan S1 dan ingin mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023?
Kabar baik, Mahkamah Agung atau MA membuka formasi untuk Lulusan S1.
Diketahui,pendaftaran CPNS 2023 diundur.
Pendaftaran CPNS 2023 akan dibuka 20 September.
Jadwal ini mundur dari tanggal sebelumnya yakni 17 September 2023.
Salah satu instansi yang membuka rekrutmen CPNS 2023 yakni Mahkamah Agung.
Baca juga: Login https://sscasn.bkn.go.id/ - Jadwal Terbaru CPNS 2023 dan PPPK 2023
Ada 1.669 formasi yang dibuka untuk dua jabatan yakni Ahli Pertama - Pranata Peradilan dan Analis Perkara Peradilan.
Kabar baiknya, banyak jurusan S1 yang dicari oleh MA.
Para mahasiswa lulusan S1 baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang tertarik menjadi CPNS, bisa mendaftar ke MA karena kuotanya cukup besar.
Sementara ada 15 jurusan yang dibutuhkan oleh MA pada CPNS 2023.
Namun seluruh jurusan ini merupakan jurusan di bidang hukum.
Jadi para sarjana hukum, bisa cek mana saja jurusan atau peminatan yang sesuai dengan kamu.
Cek informasinya di bawah ini dilansir Kompas.com dari Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.
15 jurusan paling dibutuhkan CPNS Mahkamah Agung
1. Ilmu Hukum
Hasil Seleksi PPPK Kesehatan dan Teknis di Maros Sudah Diumumkan, Guru Masih Harus Menunggu |
![]() |
---|
30 Contoh Soal Latihan dan Pembahasan TWK SKD CPNS 2023 |
![]() |
---|
Guru Madrasah dan Pesantren di Pedalaman Gowa Curhat soal Seleksi PPPK ke Ketua Komisi VIII DPR |
![]() |
---|
Penjelasan BKD Sulsel Soal 70 Pendaftar PPPK Tiba-Tiba Gugur, Sempat Dinyatakan Lulus Berkas |
![]() |
---|
3.041 Orang Daftar PPPK Gowa, Tenaga Guru, Kesehatan dan Tenaga Teknis Jadi Prioritas |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.