Pemprov Sulsel Bahas Target Akreditasi RS dengan BPJS Kesehatan, Kepesertaan Sidrap Masih Rendah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) membahas target akreditasi Rumah Sakit (RS) dengan BPJS Kesehatan.

Kerjasama keduanya berharap agar sinergitas Pemprov Sulsel dan BPJS kesehatan bisa terjalin dengan baik.

"Intinya kasih ke kami bahan apa yang akan kami sampaikan kepada seluruh kepala OPD," kata Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Andi Muh Arsjad, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (12/9/ 2023).

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah IX, Yessi Kumalasari, mengatakan, Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama (FKPKU) Provinsi Sulsel akan segera menggelar kegiatan akhir bulan September 2023 ini.

"Kegiatan ini sedianya dilakukan setahun dua kali. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi, dihadiri BPJS Kesehatan dan semua kepala OPD yang terkait program jaminan kesehatan nasional," katanya. 

Dia menjelaskan, dalam kegiatan tersebut biasanya dilaporkan progres pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dari tiga aspek. 

Yang pertama, aspek cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan Provinsi Sulsel. 

Kedua, aspek pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional. 

Ketiga, aspek pelayanan kesehatan baik itu di fasilitas pertama maupun tingkat lanjut. 

"Menjadi isu untuk kepesertaan tentu masih ada dua kabupaten kota yang belum UHC (Universal Health Coverage), yaitu Kabupaten Bulukumba dan kemudian Kabupaten Pinrang.

Dan ada satu, Kabupaten Sidrap yang keaktifan pesertanya masih relatif rendah," jelasnya. 

Kedua, pihaknya berharap kelancaran dari pembayaran iuran karena itu berdampak langsung untuk pembayaran klaim yang diajukan untuk fasilitas kesehatan, baik itu tingkat pertama maupun tingkat lanjut. 

Kondisi saat ini, untuk fasilitas kesehatan kita bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel mengawal akreditasi.

Khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang masih menjadi syarat. 

"Mutlak oleh Kementerian Kesehatan untuk bisa bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional.

Itu adalah agenda penting untuk pelaksanaan forum komunikasi semester dua di tahun 2023 ini," kata dia. (*)