Cak Imin Bakal Diperiksa KPK Soal Kasus Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker

TRIBUN-TIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal untuk memanggil dan memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu mengatakan kasus rasuah pengadaan sistem proteksi TKI terjadi pada tahun 2012.

Pada saat itu, Cak Imin atau Gus Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014 dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Kata Asep, setiap pejabat di Kemnaker sewaktu korupsi terjadi berpeluang dipanggil tim penyidik KPK.

"Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan.

Baca juga: PKB Sulsel Instruksikan Caleg Pasang Foto Amin

Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, jangan sampai ada secara pihak si A menuduh si B, si C menuduh si B, lalu si B tidak kita mintai keterangan, kan itu janggal. Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan di bukti-bukti kita akan minta keterangan," kata Asep di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/23).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Yaitu, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker I Nyoman Darmanta, Direktur PT Adi Inti Mandiri Kurnia dan Reyna Usman. Reyna Usman sempat menjabat Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja saat Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Reyna merintis karier di Kemnaker RI dari tahun 1986 hingga purna tugas di tahun 2021.

Selain di Kemnaker, Reyna Usman merupakan anak buah Muhaimin Iskandar di PKB.

Reyna dikabarkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Gorontalo. Reyna sempat menjabat Wakil Ketua DPW Bali.

Sementara PT Adi Inti Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan Teknologi Informasi (IT).

Proyek pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI berada di bawah Direktrorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta). Harga paket proyek pada tahun 2012 senilai Rp20 miliar.

KPK menduga korupsi ini bermoduskan penggelembungan harga (mark up) terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia.

Dugaan korupsi itu merugikan keuangan negara miliaran rupiah.

"Nanti ya ini (dugaan kerugian negara) kan sedang kita mintakan kepada yang pihak men-declare berapa kerugian negara. Jadi dari BPK atau ahli atau auditor yang lagi kita minta. Jadi kita sementara ini berpijak pada berapa nilai kontraknya," ungkap Asep.

Dikonfirmasi terkait rencana pemeriksaan Cak Imin, bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan meyakini koalisinya dengan PKB dan Cak Imin sebagai pasangannya akan berjalan lancar tanpa hambatan apapun.

"Insha Allah makin solid dan ikhtiar perubahan makin kuat," kata Anies.

Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choirie menyebut KPK terlalu mengada-ada. Ia juga menyebut KPK saat ini sudah menjadi alat politik.

"KPK ini mengada-ada, KPK ini penegak hukum atau alat politik?," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Gus Choi ini juga meminta KPK agar serius dalam upayanya melakukan penegakan hukum dan jangan bermain-main.

"Sekarang tiba-tiba muncul begitu. KPK jangan main-mainlah," ujar Gus Choi.

PKB Sulsel 'Instruksikan' Caleg Pasang Foto Amin

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan (Sulsel), tancap gas untuk memenangkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada kontestasi Pilpres 2024 di Provinsi Sulsel.

Dimulai dengan menginstruksikan semua calon anggota legislatif (caleg) PKB tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk memasang foto Anies Baswedan-Cak Imin di alat peraga kampanye (APB) masing-masing caleg.

Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, yang menghadiri deklarasi pasangan ini di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu (2/9/23), mengungkapkan aura positif terlihat di pasangan berakronim ‘Amin’ ini.
Saat dihubungi Minggu (3/9/23), Azhar Arsyad, mengaku dalam perjalanan dari Surabaya ke Makassar.

Menurutnya, PKB Sulsel segera bergerak cepat menyusun program-program kerja untuk memenangkan Anies-Cak Imin di Sulsel.

"PKB menyambut baik paket Anies-Cak Imin dan sudah menginstuksikan semua APK sudah memasang foto-fotonya," ungkap Azhar.

Azhar menilai, partai pengusung Anies-Cak Imin, yaitu PKB, Nasdem dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sangat solid.

"Saya optimis bisa memenangkan paket ini bersama partai-partai koalisi, relawan, simpatisan, dan seluruh masyarakat Sulsel," ungkap anggota DPRD Sulsel ini.

Demi memenangkan Anies-Cak Imin, PKB Sulsel mulai menyusun rencana aksi yang melibatkan masyarakat luas untuk merebut kemenangan di Sulawesi Selatan.

Saat ini PKB mulai intens konsolidasi untuk persiapan jalan santai Anies Baswedan di Makassar pada 24 September 2023.

Jalan Santai

Pascadeklarasi dengan Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan dijadwalkan melakukan safari politik di sejumlah daerah di Sulsel.

Kunjungan itu dilakukan selama tiga hari, 22-24 September 2023.

"Insya Allah 22-24 September 2023, Anies Baswedan akan mengunjungi wilayah Luwu Raya dan Ajatappareng serta Kota Makassar," ujar Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn), Muhammad Ramli Rahim di Makassar, Minggu (3/9/2023).

Dia menjelaskan, di Makassar Anies akan hadiri jalan santai bersama relawan dan partai pengusung yang akan dihadiri 500 ribu peserta.

Menurut Ramli Rahim, rencana kedatangan Anies di Sulsel ini masih tahap finalisasi.

Dia mengaku telah bertemu langsung Anies Baswedan di Surabaya.

Ramli Rahim juga telah membicarakan rencana tersebut dengan tim Sekretariat ABW di Jakarta.

Di Luwu Raya, kata Ramli, kegiatan akan dipusatkan di Kota Palopo dan Belopa.

Sementara di Ajatappareng, kegiatan akan dilaksanakan di Sidrap, Pinrang, Parepare dan Barru. (*)