Regional Meeting LHKP Muhammadiyah Bahas Strategi Penguatan Advokasi Kebijakan Publik

TRIBUN-TIMUR.COM-Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan memberikan mandat penuh kepada Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) untuk menjalankan kajian mendalam mengenai politik kebangsaan dan isu-isu kebijakan publik. 

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua PWM Sulsel, Ambo Asse, dalam acara pembukaan Regional Meeting LHKP PP Muhammadiyah di Vasaka Hotel Makassar, Sabtu (2/9/2023).

Ambo menyatakan bahwa LHKP diharapkan juga akan berperan dalam mengidentifikasi serta mempromosikan potensi kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah yang mungkin menjadi calon peserta dalam Pemilu 2024. 

"Informasi mengenai kader-kader ini penting untuk disebarkan kepada cabang dan ranting Muhammadiyah, sehingga dapat dikenal dan didukung oleh warga Muhammadiyah serta masyarakat umum," ungkap Ambo.

Ridho Al-Hamdi, Ketua LHKP PP Muhammadiyah, menegaskan bahwa tujuan dari pertemuan regional ini adalah untuk memperkuat peran strategis LHKP dalam konteks politik kebangsaan dan kebijakan publik. 

"Ini adalah wadah bagi kami untuk menerima aspirasi dan gagasan mengenai peran Muhammadiyah dalam Pemilu 2024," katanya.

Ridho juga menekankan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi yang bersikap netral dalam politik, tetapi independen. 

"Kami adalah entitas independen yang tidak terikat kepada pihak manapun, termasuk partai politik," ungkap Ridho, sebagai respons terhadap pemahaman yang salah terkait keterlibatan Muhammadiyah dalam urusan politik.

Regional Meeting ini dihadiri oleh Pengurus LHKP dari wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua.

Pada akhir sesi pembukaan, Wakil Ketua LHKP PWM Sulsel, Muh Asratillah S, memberikan penghargaan kepada Ketua PP Muhammadiyah, M Busyro Muqaddas, dan Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi.

Sementara itu, Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, David Effendy, memberikan cinderamata kepada Ketua dan Wakil Ketua PWM Sulsel, Ambo Asse, dan Muhammad Syaiful Saleh.