Hubungan PDIP dan Jokowi Memanas saat Isu Dukungan ke Prabowo Muncul, Kebijakan Presiden Disoroti

TRIBUN-TIMUR.COM - Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai memanas.

PDIP mulai serang Jokowi setelah muncul kabar, menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto sebagai Presiden.

Kini hubungan PDIP dan Jokowi dilaporkan mulai mengalami ketegangan, dengan pertanda-pertanda keretakan semakin terlihat jelas.

PDIP tampaknya semakin berani mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi.

Partai tersebut mengeluarkan kritik terhadap proyek lumbung pangan atau food estate yang diusung oleh Presiden Joko Widodo sejak awal periode keduanya.

Melalui pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, partai ini dengan tegas menyebut proyek lumbung pangan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah sebagai tindakan yang merugikan lingkungan.

Hasto mengemukakan pandangannya ini dalam konteks tanggapannya terhadap dugaan aliran dana sekitar Rp 1 triliun yang diduga berasal dari kegiatan merugikan lingkungan dan masuk ke partai politik guna mendanai Pemilu 2024.

"Dalam hal upaya Presiden Jokowi terkait pembangunan food estate, kami memiliki pandangan yang kuat," ungkap Hasto, setelah menerima penghargaan rekor MURI atas program pengobatan gratis yang telah berlangsung selama 218 hari, di Ciawi, Bogor, pada hari Selasa (15/8/2023).

Hasto menegaskan, politik seharusnya bertujuan untuk melindungi kehidupan dan menjaga keberlanjutan bumi pertiwi.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik.

Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," lanjutnya.

Seperti dilansir Kompas.com. Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector.

Lalu, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.

Jelang Pilpres 2024, Nasdem diketahui membentuk poros oposisi mengusung pencapresan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sementara itu, Prabowo juga membentuk koalisi gemuk tandingan di luar PDIP, bersama PKB, Golkar, dan PAN, untuk pencapresan dirinya sebagai suksesor Jokowi.