Serapan Anggaran Tertinggal, Nasdem Minta Pemkot Makassar Lakukan Penyegaran

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar turut menanggapi realisasi belanja Pemkot Makassar paling terkecil di seluruh kota di Indonesia.

Kota Makassar berada pada posisi terakhir yakni 21,93 persen berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri.

Anggota Banggar, Ari Ashari Ilham mengatakan, realisasi anggaran Pemkot dengan persentase tersebut tidak rasional.

Ia pun menilai, data tersebut belum diperbarui jika melihat dari laporan monitoring evaluasi (monev) triwulan II pada Juli lalu.

"Memang belum update datanya karena kami melihat bahwa dari sisi di beberapa mitra di komisi kami (komisi B) sudah lumayan, memang ada bebrapa SKPD yang serapannya masih sangat rendah," ucapnya kepada Tribun-Timur.com, Senin (14/8/2023).

"Tapi tidak semuanya (rendah) sehingga saya sepakat sepertinya data yang diambil ke pusat belum update," sambungnya.

Pemkot mengakui, serapan anggarannya berada di angka 31,96 persen, hanya saja menurut Ari, persentase tersebut masih rendah.

Idealnya, pada triwulan III, belanja APBD seharusnya sudah diangka 50 hingga 60 persen.

"Kalau kita bicara ideal kalau, memang diangka 30 persen itu sudah sangat tertinggal apalagi ini sudah di triwulan 3, disitu harusnya sudah masuk 50-60 keatas," katanya.

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menekankan, biasanya akan ada keluar rekomendasi Banggar yang ditujukan kepada wali kota dalam rangka mempercepat serapan belanja daerah.

Jika progres belanja nantinya pada akhir triwulan III masih minim, maka Banggar akan memberikan rekomendasi untuk melakukan evaluasi atau penyegaran di tataran OPD.

"Tidak tertutup kemungkinan akan ada rekomendasi yang meminta kepada wali kota untuk melakukan penyegaran baik itu penggantian atau penggeseran di setiap kecamatan, kelurahan atau dinas, dan perusda," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan, serapan anggaran hingga 7 Agustus lalu mencapai 31,96 persen.

Lima OPD dengan realisasi belanja tertinggi yakni Dinas Perikanan dan Pertanian 48,88 persen, Satpol PP 48,82.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 46,22 persen, Dinas Pemadam Kebakaran 45,56 persen, dan Dinas Pendidikan 45,50 persen.