Fokus Layani Rakyat, Wali Kota Palu Enggan Pasang Baliho Jelang Pilkada

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid belum bisa menentukan langkah politiknya usai masa jabatannya berakhir jelang Pilkada Serentak 2024 nanti. 

Hingga sekarang ini, ia terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Saya gak tahu kemana, pertama tentunya saya mencermati, harus mencermati dengan baik apa yang jadi harapan rakyat," ucap Hadianto Rasyid dalam Podcast Spesial Apeksi.

Podcast ini disiarkan lewat YouTube dan Facebook Tribun Timur, dengan tema Wali Kota Palu Galak ke Pejabat, Ramah ke Masyarakat, Senin (10/7/2023) pukul 10.00 WITA.

Soal nasibnya kedepan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Baginya, masyarakat itu seperti perempuan, dimana ketika dia sudah cinta, tidak perlu membawa apa-apa maka ia sudah diterima. 

"Saya tidak mau cepat-cepat memutuskan, kalau masyarakat sudah tidak mau, yah jangan maju," ujarnya.

Hadianto Rasyid tak ingin kerja-kerjanya di pemerintahan dikaitkan dengan politik, meskipun label wali kota yang melekat padanya merupakan produk politik.

Itulah mengapa sejauh ini tidak ada baliho maupun spanduk terkait pencalonannya dalam kontestasi pilkada nanti.

Bahkan jika ada masyarakat yang ingin membuat spanduk secara sukarela ia tetap melarang. 

"Makanya bisa dicari spanduk wali kota ga akan dapat, ga boleh. Kalaupun partisipasi masyarakat biasanya mereka izin, ketika izin saya sampaikan tidak boleh jadi tidak dapat itu spanduk baliho wali kota," ungkapnya 

"Biar Tuhan mengatur segala sesuatunya, saya berusaha bekerja baik untuk kota dan masyarakat saya, saya cinta kepada masyarakat, saya mau pada akhirnya nanti kembali dalam keadaan baik," sambungnya.

Terkait masa jabatannya yang tak cukup lima tahun karena terhalang Pilkada serentak, ia mengaku tidak dirugikan akan itu.

Ia meyakini, tuhan telah menentukan segala sesuatunya, maka kesempatan itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Terkait hubungannya dengan wakil wali kota Palu, ia mengaku berjalan dengan harmonis.

Keduanya tetap bekerja secara profesional, menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing secara maksimal.

"Profesional saja, apa yang menjadi tugas kewenangan saja dilakukan seoptimal mungkin, begitu juga dengan wakil harus mampu melaksanakan amanat sesuai undang-undang," pungkasnya. (*)