Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual Kampus Unhas Dibahas di Depan Perwakilan Indonesia - Australia

TRIBUN-TIMUR.COM - Universitas Hasanuddin ( Unhas ) melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi ikut terlibat dalam Program Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif atau Inklusi.

Program Inklusi merupakan kelanjutan dari dukungan Pemerintah Australia dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil.

Sebagai bagian dari program Inklusi Kementerian PPN/Bappenas menggelar Forum Kemitraan Program Inklusi 2023 di Jakarta, Selasa - Rabu (20-21/6/2023).

Forum Kemitraan Program Inklusi 2023 digelar untuk memberikan kesempatan kepada berbagai pemangku kepentingan untuk belajar, mengembangkan kapasitas, bekerja sama, serta menampilkan inovasi dan pencapaian dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks dengan pendekatan kemitraan multistakeholder.

• Unhas Bentuk Satgas dan Sosialisasikan Peraturan Menteri Demi Cegah Kekerasan Seksual di Kampus

Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Unhas sekaligus Wakil Rektor III Unhas, Prof Dr Farida Patittingi SH MHum hadir dalam acara tersebut sekaligus menjadi narasumber.

Dalam acara tersebut, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas itu membawakan materi bertajuk "Inisiatif Mendorong Satgas dan SOP untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Unhas".

"Secara umum, Unhas berkomitmen untuk terlibat secara aktif dalam mendukung dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil. Dengan sumber daya yang dimiliki Unhas, kami yakin dan percaya bahwa kami dapat memberikan yang terbaik," kata Farida Patittingi dalam siaran persnya.

Forum Kemitraan Program Inklusi 2023 diikuti sekitar 500 peserta, termasuk perwakilan pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, mitra, jawara (champion) lokal, pemegang hak dari kelompok/komunitas marginal, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan DFAT (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia).(*)