Mahasiswa Papua Bentrok dengan Ormas

MAKASSAR, TRIBUN - Puluhan mahasiswa asal Papua di Kota Makassar, terlibat bentrok dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) Barisan Muslim Indonesia (BMI) di depan asrama mahasiswa Papua, Jl Lanto Dg Pasewang, Makassar, Senin (1/5/230 sekitar pukul 10.30 Wita.

Dari rekaman video yang beredar, tampak sejumlah mahasiswa Papua keluar dari asramanya dengan menggenggam balok kayu.

Mereka bentrok dengan sekelompok pria yang berkumpul tak jauh dari asramanya. Kapolsek Makassar, Kompol Andi Aris Abu Bakar, mengatakan keributan itu melibatkan mahasiswa Papua dengan ormas BMI.

"Anggota BMI sama anak Papua," ujar Andi Aris.
Keributan tak panjang karena polisi langsung memediasi kedua kelompok yang sudah beberapakali berseteru ini.

"Pertemua kedua kelompok dilakukan di sebuah kafe di Jl Lanto," ujar Andi Aris.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib mengatakan keributan antara mahasiswa Papua dengan BMI telah selesai dan situasi telah kondusif.

"Ada kesalahpahaman dan sudah diselesaikan. Saat ini Situasi kondusif," ujar Ngajib.

Pantauan Tribun di asrama Papua sekitar pukul 14.15 Wita, pintu pagar Asrama Papua tertutup rapat. Namun sejumlah polisi masih berjaga di depan asrama.

Sebelum bentrokan, mahasiswa Papua berencana menggelar unjuk rasa Hari Buruh di Monumen Mandala, Jl Jenderal Sudirman, Makassar.

Namun, rencana itu batal karena terjadinya bentrokan dengan BMI.
Unras di Pettarani

Sore harinya, mahasiswa Papua mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Demokratik menggelar unjuk rasa memperingati Hari Buruh di bawah jembatan flyover, Jl AP Pettarani, Makassar.

Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Cabut UU Ciptaker, Golput Pemilu 2024 dan Bangun Kekuatan Politik Alternatif".

Namun, unjuk rasa ini dibubarkan polisi karena tak memiliki izin. Polisi juga menangkap lima orang yang diduga sebagai provokator dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Papua.

"Mereka turun (aksi) tidak ada pemberitahuannya. Kemudian tentunya kita meminta mereka untuk bubar dengan persuasif. Ada lima diamankan," kata Ngajib.

Pembubaran diwarnai protes mahasiswa. Setelah suasana tenang, mahasiswa Papua dibawa ke Mapolrestabes Makassar menggunakan dua truk milik Brimob Polda Sulsel.

Kapolrestabes Makassar ini menuding kelima orang yang ditangkap sebagai kelompok yang akan melakukan kerusuhan.

"Yang kita ambil (tangkap) bukan dari kelompoknya mereka (mahasiswa Papua). Mereka kelompok anarko yang dibuktikan dengan membuat tulisan dengan pilox. Itulah yang kita amankan," jelasnya.

Kelompok anarko ini menulis di sejumlah pot bunga di trotoar jalan AP Pettarani. Yang mereka tulis, antara lain ACAB (All Cops Are Bastard).

Kelima orang itu langsung digelandang ke Mapolrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan.

"Nanti kita lihat dari hasil pemeriksaan, kalau ada pidananya langsung kita tindak," tambah Ngajib.

Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Ridwan Hutagaol, mengatakan polisi mengamankan barang bukti sebuah bom molotov.

Ratusan Buruh

Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2023 di Makassar diwarnai unjuk rasa ratusan buruh dari berbagai organisasi.

Titik unjuk rasa di gedung DPRD Sulsel, Jl Jl Urip Sumoharjo. Unjuk rasa di tempat ini sempat diwarnai aksi gedor pintu gerbang DPRD Sulsel.

Buruh menggedor-gedor gerbang kantor DPRD karena merasa dicueki oleh wakil rakyat.

Sebab, selama sekitar satu jam berorasi di depan DPRD, pintu gerbang yang telah dibarikade dengan kawat berduri, tak juga dibuka dan tak ada perwakilan DPRD yang menemui mereka.

"Buka-buka, temui kita," ucap massa aksi sembari menggedor pagar.
Aksi gedor pintu tak sampai menjadi keributan karena sejumlah tokoh buruh berhasil meredam rekan-rekannya.

"Kita ini buruh kawan-kawan, aksi kita terkenal berlangsung tertib tanpa kekerasan," ucap seorang buruh.

Sebelumnya, seluruh buruh dari berbagai organisasi, seperti Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) (KSN), Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia dan driver ojek online, berkumpul di bawah flyover.

Selanjutnya, mereka bersama-sama ke kantor DPR Sulsel yang hanya berjarak seratusan meter.

Unjuk rasa buruh kali ini bertema"Selamatkan Indonesia dari Cengkraman Oligarki Ekonomi Politik Kapitalisme".

Presiden KSN, Mukhtar, membeberkan tuntutannya.

Pertama, mendesak pemerintah pusat mencabut Undang -Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Kedua, mendesak Gubernur Sulawesi Selatan lebih berpihak dari kepentingan pekerja.

Sebab menurutnya, banyak persoalan-persoalan perburuhan di Sulawesi Selatan belum bisa diselesaikan dengan baik. Khususnya terkait dengan pengawasan.

"Banyak perusahaan yang tidak menjalankan upah minimum tapi kemudian tidak ditindak dengan tegas. Begitupun juga banyaknya perusahaan yang melakukan PHK. PHK terjadi dimana-mana akan tetapi kemudian buruh dikorbankan dan tidak dilindungi," katanya.

"Semestinya pemerintah hari ini baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi berpihak kepada kepentingan buruh minimal menenggakkan Undang Undang Ketenagakerjaan yang berlaku," pungkasnya.

Setelah satu jam lebih ditunggu, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari didampingi legislator PKS, Haslinda dan Syamsuddin Karlos dari PAN menemui para buruh.

Mereka didampingi Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib.

Andi Ina Kartika mengatakan harapan buruh Insya Allah akan ditindaklanjuti sesuai yang ada pada kewenangan DPRD Sulsel.

"Insya Allah apa yang menjadi harapan teman buruh akan kami teruskan ke pusat," ujar politisi Golkar ini.

Terkait tuntutan buruh, Andi Ina mengatakan pekan depan akan menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait.

"Insya Allah minggu depan kami sudah menjadwalkan untuk RDP langsung dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadirkan langsung dinas ketenagakerjaan dan biro hukum untuk kita secara bersama-sama menyelesaikan masalah yang ada pada buruh," tambahnya.

Pendemo Dibebaskan

Polisi Makassar mengamakan delapan orang saat aksi unjuk rasa Hari Buruh, kemarin.

Lima orang diamankan dari lokasi unjuk rasa mahasiswa Papua karena diduga sebagai provokator. Tiga lainnya dari lokasi lain.

Namun, ke-8 orang tersebut tidak ditahan dan langsung dipulangkan usai dimintai keterangan.

"Yang diamankan sudah dikembalikan. Dikembalikan semua karena tidak ada kendalanya," kata Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Mokhamad Ngajib.

"Tadi kan pelanggarannya ini aja (demo tanpa pemberitahuan) tidak ada pidananya," sambungnya.

Ngajib menjelaskan, kedelapan orang itu diamankan lantaran diduga sebagai penyusup dan bagian dari kelompok Anarko.(emb/say)

HL Tribun Timur Selasa 2 Mei 2023. (*)