Nurdin Halid: Airlangga Hartarto Final Usungan Partai Golkar di Pemilu 2024!
Wakil Ketua Umum Partai Golkar HAM Nurdin Halid (NH) menegaskan harga mati Airlangga Hartarto calon presiden usungan Golkar pada Pilpres 2024.
Penulis: Erlan Saputra | Editor: Abdul Azis Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Umum Partai Golkar HAM Nurdin Halid (NH) menegaskan harga mati Airlangga Hartarto calon presiden usungan Golkar pada Pilpres 2024.
“Ketua umum Airlangga Hartarto final usungan Partai Golkar. Kenapa belum calon? Karena ada parliamentary threshold,” kata NH di kediaman pribadinya.
Nurdin Halid menambahkan, Partai Golkar butuh koalisi untuk mengusung pasangan calon Presiden 2024.
NH menyebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) beranggotakan Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan masih dinamis.
“Saya tekankan, ketua umum Airlangga pasti calon presiden usungan Golkar. Kalau apakah lanjut? Nanti kita lihat seperti apa kedepannya,” NH menegaskan.
Terkait Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bisa bersatu? NH menegaskan peluangnya lebih besar.
“Gerindra dan PKB lebih muda bergabung daripada PDIP. PDIP boleh gabung dalam koalisi besar jika tidak mematok calon presiden,” tegas Nurdin Halid.
Sebelumnya, NH dalam Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (12/4/2023), juga menegaskan hal sama dalam tema PDIP Ditinggalkan Atau...?.
“Boleh saja (bergabung), tapi catatan harus ada ruang, dong, harus ada ruang negosiasi, kalau dipatok, itu sulit,” ujar Nurdin Halid.
“Kalau teman-teman dari PDIP mau bergabung dengan koalisi besar ini, tidak mematok capresnya harus dari PDIP, itu bisa, bisa dimusyawarahkan. Kita demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat,” katanya.
Nantinya, jika sudah ada musyawarah dilakukan, tapi tidak tercapai kesepakatan, lanjut Nurdin Halid setidaknya sudah tercipta persatuan.
“Kalau sudah ada musyawarah tapi tidak ada mufakat, tetapi kemudian tercipta persatuan, tidak ada polarisasi, tidak ada kebencian, tidak ada dendam,” jelasnya.
“Kita tidak pernah mengatakan koalisi besar ini anti PDIP, tidak. Asal PDIP masuk, kemudian tidak mematok bahwa wajib capres dari PDIP, koalisi besar ini menerima,” NH menambahkan.(*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Dito-Ariotedjo-17042023.jpg)