Bupati Meranti Muhammad Adil Ditangkap KPK 4 Bulan Usai Sebut Kemenkeu Seperti Iblis atau Setan

TRIBUN-TIMUR.COM - Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT), Kamis (6/4/2024) malam.

KPK menangkap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, atas dugaan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengonfirmasi bahwa beberapa pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut juga telah ditangkap, namun Ali masih belum memerinci siapa saja yang diamankan dalam operasi senyap tersebut.

"Saat ini tim KPK masih bekerja dan terus mengumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak," kata Ali.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT di Kabupaten Meranti tersebut.

KPK berjanji akan mengumumkan update seputar OTT Bupati Meranti tersebut.

"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian dari keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," kata Ali.

Sebut Kemenkeu seperti iblis atau setan

Sebelumnya, sekitar 4 bulan lalu, Muhammad Adil bikin heboh lantaran menyebut jajaran Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) seperti iblis atau setan. 

Salah satu alasannya lantaran yang bersangkutan memprotes penerimaan Dana Bagi Hasil atau DBH migas yang diterima daerahnya tak sesuai dengan harapan. 

Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Riau, Kamis, 8 Desember 2022 lalu. 

Dalam acara tersebut, turut hadir Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan Laode Ahmad, Gubernur Riau Syamsuar dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri Agus Fatoni, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman. 

"Di tempat saya itu DBH menurun, minyak kami bertambah, minyak kami itu bertambah, bahkan hampir Rp 8 ribu barel per D," kata Adil seperti dikutip dari Channel YouTube Diskominfotik Provinsi Riau.

Ia menjelaskan, dirinya telah melayangkan protes itu berulang kali ke Kemenkeu untuk melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

"Saya udah kali berulang, sampai ketiga kali  ke Bu Menteri untuk audiensi, tapi alasannya Kemenkeu mintanya online. Kalau dituntut pendapatannya bertambah, kami sudah bertambah cukup besar," ujarnya.