Terbongkar Alasan Bupati Kapuas dan Istrinya di DPR Korupsi Dana Daerah, Bukan Beli Barang Mewah

Fasilitas dan uang yang diterima oleh keduanya kemudian digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional Ben mengikuti pemilihan Bupati Kapuas dan Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah 2020, termasuk untuk keikutsertaan Ary dalam pemilihan anggota DPR RI di tahun 2019.

Bahkan, Ben juga meminta beberapa pihak swasta menyiapkan sejumlah massa untuk kebutuhan kontestasi tersebut.

"Mengenai besaran jumlah uang yang diterima BBSB (Ben) dan AE (Ary) sejauh ini sekitar Rp8,7 Miliar yang antara lain juga digunakan untuk membayar dua lembaga survei nasional," ucap Johanis.

Fasilitas dan uang yang diterima oleh keduanya kemudian digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional Ben mengikuti pemilihan Bupati Kapuas dan Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah 2020.

Ben dan Ary dijerat Pasal 12 huruf f dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Johanis mengatakan, kepala daerah sebagai penyelenggara negara sepatutnya menjadi teladan institusi dan pengayom bagi jajaran pegawai di lingkungannya.

Bukan justru memanfaatkan jabatannya untuk melakukan praktik-praktik pungutan kepada para aparatur sipil negara (ASN) untuk kepentingan pribadinya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Hermawi Taslim mengatakan, partai menghormati proses hukum yang dijalankan oleh KPK terhadap Ary.

”Beliau (Ary) telah memberitahukan partai terkait status (yang diterapkan) KPK atas dirinya,” ujarnya.

Semua kader Nasdem, ujar Hermawi, telah menandatangani pakta integritas.

Untuk itu, semua kader harus taat pada hukum. Nasdem pun meminta semua kader tetap menghormati pakta integritas itu.

Ditanya apakah Nasdem akan berikan pendampingan hukum terhadap Ary, Hermawi tak menjawab tegas. Ia hanya menyatakan, Ary sudah didampingi pengacara pribadi.

Terkait dengan Ben, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan akan memonitor kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ben.

"Nanti saya monitor dulu," ucapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/3).

Akan tetapi, saat dikonfirmasi kembali, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan, bahwa Ben bukan kader Golkar.