Headline Tribun Timur
Jokowi Larang Bukber, Menkes Izinkan Warga
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan arahan kepada para pejabat, termasuk menteri hingga kepala daerah, tidak menggelar buka puasa bersama.
JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan arahan kepada para pejabat, termasuk menteri hingga kepala daerah, untuk tidak menggelar kegiatan buka puasa bersama.
Alasannya, penanganan Covid-19 saat ini masih dalam masa transisi ke endemi sehingga perlu kehati-hatian.
Arahan Presiden Jokowi itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.
"Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan," bunyi kutipan surat tersebut.
Surat arahan itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga pemerintah lainnya.
Dalam surat itu, Presiden Jokowi juga meminta Mendagri Tito Karnavian untuk meneruskan arahan itu kepada gubernur, bupati dan wali kota.
"Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota," bunyi arahan itu.
Seskab Pramono Anung membenarkan adanya surat edaran tersebut.
"Iya betul," kata Pramono kepada wartawan, Rabu (22/3).
Baca juga: Pengamat Prof Armin Arsyad: Jokowi Langgar HAM Karena Larang ASN Bukber
Meski begitu, ia tak menjelaskan lebih rinci terkait arahan tersebut.
Beredarnya surat berisi arahan Presiden Jokowi yang melarang kegiatan buka bersama di lingkungan instansi pemerintah itu, menuai beragam respon.
Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Prof Armin Arsyad menilai presiden harus mempertimbangkan kembali kebijakannya.
Sebab, membuat kebijakan tidak boleh parsial, harus menyeluruh.
Seharusnya, jika Covid-19 menjadi alasan maka edaran tersebut harus menyasar semua kalangan. Kontrol parsial, menurut Prof Armin, justru menyebabkan ketidak adilan.
"Seharusnya kalau pertimbangan Covid semua harus jadi sasaran, tidak ada buka puasa bersama baik pemerintah maupun swasta dan instansi lainnya," ujarnya, Kamis (23/3/2023) malam.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Presiden-RI-Jokowi-atau-Joko-Widodo-cs2.jpg)