Harta Kekayaan Ronny Sompie Dirjen Imigrasi Dicopot Yasonna Kini Gabung di Golkar, Mobil Legendaris

TRIBUN-TIMUR.COM - Harta kekayaan Ronny Franky Sompie mantan Dirjen Imigrasi yang dicopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Ronny Sompie kini muncul lagi setelah dicopot dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi.

Ronny memutuskan untuk bergabung dengan Partai Golkar. 

Bukan hanya Ronny, belasan kader baru Golkar terdiri akademisi, purnawirawan TNI-Polri hingga figur publik.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Airlangga Hartarto belasan kader baru Partai berlambang pohon beringin yang terdiri dRonny Franky Sompie

Baca juga: Harta Kekayaan Bamsoet Ketua MPR Dukung APBN untuk Desa, Punya Harley dan 27 Tanah, Mobil Rp4,3 M

Baca juga: Harta Kekayaan Reda Manthovani Kajati DKI Tawarkan Restorative Justice Kasus David, Mobil Rp130 Juta

Hal itu disampaikan Airlangga usai memberikan pengarahan kepada para fungsionaris bakal calon anggota legislatif (bacaleg) tingkat pusat Partai Golkar.

“Yang baru bergabung dengan Partai Golkar dan bakal menjadi caleg Golkar Pak Ronny Sompie, Pak Sutarto, Pak Rikwanto, semuanya jenderal,” kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat, Minggu (19/3/2023).

Airlangga menjelaskan, dalam rapat fungsionaris tersebut, ia memaparkan strategi yang akan dilakukan oleh Partai Golkar menghadapi pemilah umum (Pemilu) 2024.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu juga menyampaikan target pemenangan bagi Partai Golkar pada pemilu mendatang.

“Target kursi Partai Golkar adalah 20 persen dan perkiraan hari ini sekitar 1.26 kursi di DPR RI,” kata Airlangga.

Sementara itu, Ronny Sompie berterima kasih bisa bergabung dengan Partai Golkar.

Dia pun akan menjadi bacaleg dan maju di daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Utara. 

"Pada hari ini, kami diterima sebagai bakal calon legislatif anggota legislatif dari Partai Golkar.

Bapak Ketua Umum menerima kami sebagai fungsionaris yang bekerja bersama partai golkar untuk melayani masyarakat," katanya.

Adapun belasan kader baru Golkar di antaranya adalah mantan Rektor Universitas Lampung Mangkurat Profesor Sutarto Hadi dan mantan Deputi Operasi Basarnas Mayjen TNI (Purn) Tatang Zainuddin.

Kemudian, mantan Direktur BIN Irjen Pol (Purn) Yuskamnur; mantan Dirjen Imigrasi Irjen Pol (Purn) Ronny Sompie dan eks Kapolda Babel dan Kapolda Bengkulu Irjen Pol (Purn) Yovianes Mahar.

Lalu, ada juga Mantan Danrem sekaligus Wakil Rektor Ill Unhan Mayjen TNI (Purn) Hipdizah; eks Staf Ahli Panglima TNI Mayjen TNI (Purn) Ronny dan mantan Kapolda Kalsel Irjen Pol (Purn) Rikwanto.

Berikutnya, Ketua Yayasan Toga Sinaga Medan Kolonel (Purn) Hombar Sinaga, esk Kabidkum Polda Sumatra Utara Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan, serta Bupati Rejang Lebong, Bengkulu Syamsul Effendi.

Selanjutnya, Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara Atika Azmi Utami, mantan staf ahli Kejagung RI Mangihut Sinaga, serta aktivis muda dari PSI, mantan staf ahli gubernur DKI Jakarta Rian Ernest.

Tak hanya itu, dua publik figur atau aktor yaitu Sultan Pasha Djorghi dan Tengku Firmansyah yang juga diperkenalkan jadi kader baru Partai Golkar.

Ronny Sompie dicopot

Dirjen Imigrasi  Ronny Sompie dicopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dari jabatannya.

Ronny Sompie dicopot Yasonna dari jabatan Dirjen Imigrasi agar memudahkan penyelidikan keterlambatan informasi kepulangan buron kasus korupsi penetapan anggota DPR terpilih dari PDI-P, yakni Harun Masiku.

Menurut Yasonna supaya jangan ada konflik kepentingan.

"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti.

Saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi. Dan Direktur Sisdiknya. Direktur Sistem Informasi Keimigrasian," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/01/2020).

Yasonna sebelumnya meminta dibentuk tim independen yang memeriksa kasus terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Tim tersebut nantinya diisi oleh Direktorat Siber Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi dan SiberNegara (BSSN), dan Ombudsman.

Yasonna berharap keempat lembaga tersebut bisa bekerja sama mengungkap penyebab terlambatnya informasi kepulangan

Harun Masiku ke Indonesia saat ia tersangkut kasus suap tersebut.

 Yasonna mengatakan, ketika Ronny Sompie tak lagi menjabat Dirjen Imigrasi, maka penyelidikan bisa terlaksana dengan baik.

"Artinya difungsionalkan. Supaya tim independen ini bisa berjalan dengan baik.

Karena saya mau ini betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay, mengapa data itu tersimpan di PC bandara terminal 2," lanjut Yasonna.

Yasonna sebelumnya menjelaskan, sistem manajemen informasi keimigrasian terus diperbarui dalam beberapa tahun terakhir.

Ia pun menjelaskan, sistem di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta belum diperbaharui, berbeda dengan Terminal 3 yang sudah diperbaharui sistemnya.

Sehingga, kedatangan Harun Masiku di Terminal 2F itu tidak langsung masuk ke server.

Setelah mengetahui ada kesalahan, pihaknya kemudian mengonfirmasikan kepada Dirjen Imigrasi untuk

mengecek server informasi Terminal 2F yang mengalami keterlambatan.

"Kalau di Terminal 3 kan sudah (ada pembaharuan), maka delay-nya itu yang apa, yang membuat Dirjen mengatakan 'oh belum ada, Pak (Harun Masiku)'. Datanya itu tidak masuk di server," ungkap Yasonna.

Diberitakan sebelumnya, Yasonna menyebut Harun masih berada di luar negeri setelah terbang ke Singapura pada Senin (6/01/2020) lalu.

Namun, pada Rabu (22/01/2020), Dirjen Imigrasi Ronny Sompie akhirnya mengakui bahwa Harun telah tiba di Indonesia pada Selasa (7/01/2020).

Adanya informasi dari Imigrasi muncul anggapan jika Yasonna telah merintangi penyidikan karena memberikan keterangan tidak benar soal keberadaan Harun Masiku.

Puncaknya, ketika Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah organisasi lainnya melaporkan Menteri Hukum dan

HAM Yasonna Laoly ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/01/2020).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, Yasonna dilaporkan atas dugaan merintangi penyidikan terkait simpang-siur

keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR.

"Hari ini kita bersama koalisi masyarakat sipil lainnya, melaporkan saudara Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM

atas dugaan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice," kata Kurnia di Gedung Merah Putih KPK.

Harta kekayaan

Sebelum menjadi Dirjen Imigrasi, Ronny pernah menduduki posisi penting di Kepolisian Indonesia.

Ia pernah dipercaya sebagai Kadiv Humas Polri pada 2013, dan Kapolda Bali pada 2015.

Harta kekayaan Ronny yang didaftarkan ke LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2018, dikutip Selasa 28 Januari 2020, Ronny memiliki kekayaan sebanyak Rp37 miliar.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar harta pria asal Manado tersebut berupa tanah dan bangunan.

Lokasinya ada di beberapa wilayah, mulai dari Minahasa, Jakarta hingga Surabaya.

Total nilainya mencapai Rp22,6 miliar.

Sementara itu, aset bergeraknya hanya Rp463 juta, yang terdiri dari tiga mobil pribadi.

Uniknya, Ronny memiliki satu kendaraan yang legendaris, yaitu Nissan Patrol lansiran 1992.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk mobil jip tersebut, tercatat Rp190 juta.

Nissan Patrol jadi kendaraan incaran penggemar jip di Tanah Air.

Mobil ini hadir pertama kali di Indonesia, saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok pada 1992.

Saat keran kendaraan impor belum sebebas sekarang, Patrol didatangkan langsung dari pabriknya di Jepang.

Usai KTT, mobil ini kemudian dilepas ke pasar umum melalui jalur khusus. (*)