APBD Pemkot Makassar 2024 Diproyeksi Turun Jadi Rp4,5 Triliun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar diproyeksi menurun.

Pendapatan tahun 2024 diproyeksi hanya Rp4,56 triliun, sementara tahun 2023 nilainya Rp4,78 triliun.

Belanja daerah juga mengalami penurunan, dimana pada 2024 belanja diproyeksi hanya Rp4,61 triliun, sementara 2023 angkanya Rp5,66 triliun.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Iswadi merincikan pendapatan tahun 2024 terdiri dari komponen pendapatan asli daerah (PAD) Rp2,3 triliun lebih.

Selanjutnya pendapatan transfer Rp 2 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan yang sah sebanyak Rp182,4 miliar.

Baca juga: Musrenbang, Resiliensi Kota Jadi Fokus Pemkot Makassar di 2024

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi Rp3,4 triliun, belanja modal Rp1,1 triliun, belanja tak terduga (BTT) Rp50 miliar.

Adapun penerimaan pembiayaan atau sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) diproyeksi capai Rp50 miliar.

"Alokasi proyeksi APBD menurun dari tahun sebelumnya, tapi bisa saja berkembang (naik) saat ditahap penyusunan perencaan, ini masih fluktuatif," papar Iswadi dalam Musyawarah Perencaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKDP).

Agenda ini berlangsung di Hotel The Rinra, Jl Metro Tanjung Bunga, Kamis (16/3/2023).

Iswadi membeberkan, pendapatan transfer Pemkot 2024 sedikit menurun dari tahun ini.

Hal itu disebabkan karena baseline data yang diambil dari dokumen perencanaan. 

"Tapi bukan tidak mungkin dana transfer akan jauh lebih tinggi atau meningkat. Itu harus didukung pencapaian kinerja pengelolaan keuangan yang diemban semua SKPD pengelola dana transfer," jelasnya.

Olehnya itu Iswadi mengingatkan, OPD yang keciprat dana transfer segera melakukan belanja secara tepat waktu.

Sebab proses penyerapan baik Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun dak non fisik akan berpengaruh dengan target pendapatan transfer tahun selanjutnya.

Demikian juga dengan performa penyelenggaran pemerintah kota, juga terkait performa pertanggung jawaban pengelolaan keuangan patut diperhatikan dengan baik.

Secara umum, kebijakan penganggaran belanja di 2024 harus mendukung visi misi wali kota terkait program pemulihan ekonomi kota dengan konsep money follow program.

Penganggaran juga melihat pemenuhan belanja program layanan dasar dan standar pelayanan minimal.

Kemudian penyusunan APBD 2024 terkait belanja dilakukan asistensi lebih cepat pada tahapan penyusunan dokumen perencanaan RKPD.

"Kami sudah melakukan pemanasan untuk bisa lebih cepat lagi karen jeda antara kua PPAS dan RKPD sangat cepat," tuturnya.

Disamping itu, penganggaran 2024 juga harus memasukkan agenda pemilu dan pilkada serentak 2024.

Kemudian penerapan aplikasi SIPD-RI, menggunkan ASB, HSPK, SBU, dan SSH, ini adalah instrumen dalam rangka menyusun RKA yang ditarik dari seluruh usulan dalam musrenbang, serta nota kesepakatan tahun jamak, juga penting dalam penganggaran.

Sementara hal-hal yang mempengaruhi proyeksi belanja, ialah pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

"Ini tentu mempengaruhi belanja APBD karena kita harus siapkan alokasi untuk pilkada," tuturnya.

Pengaruh lainnya yakni terbentuknya Makassar Incorporate. Jika itu terbentuk maka akan cukup menyedot APBD.

Pengaruh lainnya ialah kegiatan strategis yang tidak terlaksana atau tuntas 100 persen di 2023, itu akan jadi beban di tahun mendatang. 

"Sudah disampaikan bahwa sekarang belanja masih 5 persen, kalau kegiatan strategis tidak terlaksana maka menjadi beban di 2024 ketika dia sudah berkontak," pungkasnya. (*)