APBD Pemkot Makassar 2024 Diproyeksi Turun Jadi Rp4,5 Triliun

Secara umum, kebijakan penganggaran belanja di 2024 harus mendukung visi misi wali kota terkait program pemulihan ekonomi kota dengan konsep money follow program.

Penganggaran juga melihat pemenuhan belanja program layanan dasar dan standar pelayanan minimal.

Kemudian penyusunan APBD 2024 terkait belanja dilakukan asistensi lebih cepat pada tahapan penyusunan dokumen perencanaan RKPD.

"Kami sudah melakukan pemanasan untuk bisa lebih cepat lagi karen jeda antara kua PPAS dan RKPD sangat cepat," tuturnya.

Disamping itu, penganggaran 2024 juga harus memasukkan agenda pemilu dan pilkada serentak 2024.

Kemudian penerapan aplikasi SIPD-RI, menggunkan ASB, HSPK, SBU, dan SSH, ini adalah instrumen dalam rangka menyusun RKA yang ditarik dari seluruh usulan dalam musrenbang, serta nota kesepakatan tahun jamak, juga penting dalam penganggaran.

Sementara hal-hal yang mempengaruhi proyeksi belanja, ialah pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

"Ini tentu mempengaruhi belanja APBD karena kita harus siapkan alokasi untuk pilkada," tuturnya.

Pengaruh lainnya yakni terbentuknya Makassar Incorporate. Jika itu terbentuk maka akan cukup menyedot APBD.

Pengaruh lainnya ialah kegiatan strategis yang tidak terlaksana atau tuntas 100 persen di 2023, itu akan jadi beban di tahun mendatang. 

"Sudah disampaikan bahwa sekarang belanja masih 5 persen, kalau kegiatan strategis tidak terlaksana maka menjadi beban di 2024 ketika dia sudah berkontak," pungkasnya. (*)