Sumber Harta Kekayaan Rp8 M Guspardi Gaus Anggota DPR, Mobil Keluaran 1994, Utang Rp12 Miliar

TRIBUN-TIMUR.COM - Selain memiliki harta kekayaan Rp8 miliar tenyata Guspardi Gaus Anggota Komisi II DPR RI juga punya utang belasan miliar rupiah.

Sosok Guspardi Gaus jadi perhatian setelah mendukung langkah Menteri ATR/ BPN untuk menindak tegas pejabat bergaya hedon.

Salah satu pejabat Kementerian ATR/BPN yang memiliki harta fantastis adalah Kepala BPN Maros, Arman Amrullah.

Harta kekayaan Arman tembus Rp24 miliar pada 2019 lalu berdasarkan LHKPN.

Sebelum jadi anggota DPR RI fraksi PAN, harta kekayaan Guspardi Gaus mencapai Rp 3.685.695.000.

Jumlah harta kekayaan Guspardi Gaus tersebut berdasarkan laporannya ke LHKPN KPK pada 2010 lalu.

Namun saat duduk di DPR RI, harta kekayaan Guspardi Gaus mengalami peningkatan.

Kini Guspardi Gaus mendukung langkah Menteri ATR/ BPN menindak tegas pejabatnya yang berpenampilan mewah dan memperlihatkan gaya hidup yang hedon.

Ia geram melihat gaya hidup mewah yang ditunjukkan oleh pejabat pemerintah maupun anggota keluarganya.

Gaya hedon baik dalam kesehariannya apalagi dipamerkan di media sosial merupakan tindakan yang tidak tepat dan juga tidak wajar.

"Sebagai pejabat publik yang merupakan abdi negara semestinya bersikap dan berpenampilan sewajarnya dengan menampilkan citra diri yang baik di tengah masayarakat," kata Guspardi Gaus kepada wartawan Selasa (14/3/2023).

Ada pun, viral Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasapitra dan menyita perhatian publik lantaran istrinya Vidia Piscarista (VP) kerap memamerkan kekayaan di media sosial. 

Informasi yang beredar di media sosial, VP sering mengunggah foto di berbagai negara seperti, Austria, Polandia, Slovakia, Jepang, Korea, Prancis, hingga Venesia. 

Juga mengunggah foto saat menggunakan pesawat kelas bisnis sehingga harta kekayaan suaminya pun ikut disorot. 

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Maret 2022, Sudarman Harjasaputra mempunyai harta senilai Rp 14,7 miliar. 

"Tentu kita mendukung agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa harta kekayaannya, guna menguji kepatutan dan kewajaran dari harta Kepala BPN Jaktim ini," ujar Guspardi. 

Legislator Dapil Sumatera Barat 2 ini menilai gaya hidup mewah (hedon) yang dipamerkan oleh Kepala Kantor BPN Jakarta Timur maupun anggota keluarganya bisa jadi ibarat gunung es yang baru sedikit saja yang terlihat. 

Menurutnya tidak menutup kemungkinan banyak PNS di Kementerian ATR/BPN dan di Kementerian lainnya melakukan hal yang sama. 

Oleh karena itu, Guspardi meminta kepada Kementerian ATR/BPN maupun kepada Kementerian lainnya, tak terkecuali pejabat pembina kepegawaian dari pusat sampai ketingkat daerah untuk memberikan imbauan dan pembinaan agar ASN tidak bergaya hidup mewah. 

"Para pejabat dan seluruh ASN yang merupakan abdi negara semestinya menjaga integritas dan mempedomani nilai–nilai dasar Core Value ASN berAKHLAK yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa saat lalu sebagai panduan pembentukan karakter ASN di Indonesia," pungkas anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Rekam jejak

Sosok Guspardi Gaus dikenal sebagai pengusaha ritel dan politikus Indonesia dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Ia menjabat sebagai anggota DPR-RI periode 2019–2024 sejak 1 Oktober 2019.

Melansir dari Wikipedia, Guspardi Gaus lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat pada 8 Juni 1956.

Guspardi pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Agam pada pemilihan 2010 didampingi Muchsis Malik, tetapi pasangan ini dikalahkan oleh Indra Catri–Umar.

Guspardi Gaus adalah adik dari Gusman Gaus, seorang pengusaha dan pengajar yang pernah menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Anak Gusman Gaus, yakni Irman Gusman, mantan Ketua DPD-RI, adalah keponakan Guspardi Gaus.

Guspardi pernah bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan dosen PNS Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang.

 Ia juga merintis usaha toko Pustaka Buku sejak 1985 dan berkembang hingga mendirikan Citra Swalayan sejak 1993.

Kini Citra Swalayan sudah ada sebanyak 15 outlet yang tersebar di Sumbar dan Riau.

Riwayat Pendidikan:

- SMA , Al Jamilah, Al Islamiyah, Al Hukumah. Tahun: 1971 - 1975
- S1 , IAIN Syarif Hidayatulah Jakarta. Tahun: 1976 - 1982
- S2 , Universitas Bung Hatta Padang. Tahun: 2005 - 2007

Riwayat Pekerjaan:

- DPRD Provinsi Sumatera Barat , Sebagai: Wakil Ketua . Tahun: 2014 - 2019
- DPRD Provinsi Sumatera Barat , Sebagai: Anggota . Tahun: 2004 - 2009
- DPRD Provinsi Sumatera Barat , Sebagai: Anggota . Tahun: 1999 - 2004
- Fakultas Syariah IAIN Padang , Sebagai: Dosen. Tahun: 1986 - 2000
- Universitas Muhammadiyah Sumber, Sebagai: Dosen. Tahun: 1985 - 2000.

Soroti KKB

Melansir dari Antara, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai tindakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sudah semestinya dikategorikan sebagai tindakan separatisme dan terorisme.

Karena menurutnya, KKB Papua menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror.

"Mereka juga menimbulkan rasa takut yang mencekam secara meluas.

Korban dari masyarakat sipil dan aparat negara, juga menimbulkan kerusakan obyek vital strategis," kata Guspardi di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan definisi terorisme dalam UU nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah "Tindakan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional".

Guspardi menyesalkan adanya serangkaian kekerasan yang terjadi di wilayah Papua yang dilakukan kelompok KKB Papua semakin brutal dan tidak terkontrol.

"Kejadian Kepala BIN Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, tewas ditembak dalam insiden yang terjadi pada Minggu (25/04) menambah daftar panjang tindakan KKB yang bertindak di luar peri-kemanusiaan," ujarnya.

Karena itu dia menilai Pemerintah harus mengambil langkah tegas memberantas KKB Papua dan menyeret para pelaku ke pengadilan agar di hukum semaksimal mungkin.

Menurut dia, tindakan yang dilakukan KKB di Papua ini tidak boleh semakin meluas dan penanganan-nya tidak boleh berlarut-larut.

Politisi PAN itu meminta Pemerintah perlu melakukan pendekatan yang berbeda dengan optimal dalam upaya menyelesaikan konflik di Papua.

"Karena ada banyak faksi yang terdapat pada gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan faksi organisasi separatisme lainnya," tutur-nya.

Guspardi menilai penguatan fungsi dan peran intelijen negara di Papua perlu dimaksimalkan untuk memetakan, mengetahui dan memutus mata rantai organisasi KKB serta menghentikan alur pasokan senjata.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) Papua itu juga mengatakan, TNI perlu melakukan langkah melokalisasi untuk menutup dan mempersempit ruang gerakan separatisme agar dapat lebih mudah ditangani.

"Saat ini yang masih menonjol masih pendekatan keamanan.

Ini penting, namun persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting," katanya.

Dia menilai pelibatan warga Papua dalam proses tersebut juga mutlak dilakukan dan diyakini bahwa mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI.

Karena itu menurut dia, Pemerintah harus sungguh-sungguh mengatasi akar masalah di Papua dan dapat menciptakan rasa aman serta harmoni bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih.

I. DATA PRIBADI 1. Nama : GUSPARDI GAUS

2. Jabatan : ANGGOTA DPR RI 3. NHK : 27656

II. DATA HARTA A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 17.675.682.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 278 m2/700 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.041.200.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 448 m2/900 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 877.600.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m2/165 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 209.175.000

4. Tanah Seluas 4040 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.181.720.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 1910 m2/1169 m2 di KAB / KOTA SIJUNJUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.189.663.000

6. Tanah Seluas 998 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 836.324.000

7. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

8. Tanah Seluas 850 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

9. Tanah Seluas 448 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 415 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

11. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000 2021

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 90.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 535.000.000 D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.962.926.050

F. HARTA LAINNYA Rp. ---- Sub Total Rp. 21.263.608.050

III. HUTANG Rp. 12.766.562.125

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.497.045.925. (*)