Dinas Kominfo Makassar Jadi OPD Pertama Gunakan Randis Listrik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar jadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pertama menggunakan kendaraan listrik.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Makassar, Isnaniah Nurdin mengatakan, mobil dinas tersebut berjenis Wuling Air EV tipe Long range.

Kendaraan listrik tersebut digunakan untuk mobil operasional di Diskominfo.

"Kendaraan listrik itu peruntukannya untuk operasional pada kantor Diskominfo," ucap Isnaniah Nurdin, Senin (13/3/2023).

Kata Isnaniah, teknologi kendaraan itu seperti pengisian baterai cepat (fast charging).

Dimana dari nol sampai 100 persen hanya butuh waktu 4 jam, dengan jarak tempuh mencapai 300 kilometer

Untuk ketahanan baterai, sudah standar IP67 sehingga aman digunakan di area banjir di banding mobil konvensional.

Kendaraan listrik tersebut juga sudah dilengkapi fitur pengereman regenerative.

"Saat mobil dalam keadaan kencang dan gas dilepas maka mobil akan mengisi sendiri batterynya sambil melakukan pengereman," jelasnya.

Diketahui, Pemerintah Kota Makassar telah mengalokasikan anggaran Rp16 miliar untuk pengadaan kendaraan listrik di 2023.

Total 20 randis listrik bakal digunakan Pejabat Pemkot Makassar.

Satu unit randis diestimasi Rp800 juta.

Karena jumlahnya terbatas, tidak semua pejabat akan menggunakan mobil dinas baru yang rendah emisi ini.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Dakhlan mengatakan, pejabat yang diprioritaskan untuk mendapat randis tersebut ialah pejabat yang dibekali randis lama.

Juga masih ada beberapa kepala SKPD kata dia belum miliki randis.

"Ini kan persoalannya masih ada beberapa kepala SKPD yang belum ada (randis), misalnya kesbang, Dinas sosial, itu kan dia masih pakai randis lama mungkin kita utamakan itu dulu," ucapnya.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkot Makasar, Fajrin Pagarra menyampaikan, pejabat mendapat randis baru dalam beberapa tahun terakhir ini belum bisa kebagian.

Yang pasti kata dia prioritas utama ialah pimpinan.

Mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan empat pimpinan DPRD Kota Makassar.

"Setelah terbagi unsur pimpinan, bisa saja asisten. Tapi kita kembali tanyakan ke pak wali siapa SKPD yang bisa dapat," pungkasnya. (*)