Digelar Sederhana, BP3MI Sulsel Laksanakan Acara Sertijab Kepala Balai

TRIBUN-TIMUR.COM - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Selatan melaksanakan acara serah terima Jabatan Kepala Balai pada Senin (6/3/2023).

Acara serah terima jabatan ini berlangsung di Kantor BP3MI Sulsel di Jalan Pacinang Raya No. 104 Tello Baru, Makassar

Harold Hamonangan yang sebelumnya menjabat sebagai Plt, digantikan oleh Suratmi Hamida secara definitif.

Harol Hamonangan pulang kampung ke Tanah kelahirannya di Medan Sumatera Utara, beliau menjabat sebagai Kepala Balai BP3MI Provinsi Sumatera Utara.

Hadir dalam acara Sertijab ini adalah, Dr Servulus Bobo Riti Ka Biro SDM dan Organisasi, Yohanes selaku Kabid BLK Makassar dan seluruh Pegawai BP3MI Sulsel

Dalam sambutannya, Harol mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pegawai BP3MI yang telah berkolaborasi selama 6 bulan.

"Masih ada beberapa PR yang semoga bisa diselesaikan oleh kepala Balai yang baru, disamping beberapa prestasi yang telah diraih bersama selama menjabat sebagai Plt Kepalai BP3MI Sulsel" kata Harol.

Sementara Kepala BP3MI Sulsel yang baru, mengharap partisipasi dan kolaborasi dari semua pihak dalam membangun bersama Rumah BP3MI Sulsel

"Kita harus sama-sama bekerja, berkolaborasi yang baik dan maksimal demi membangun rumah BP3MI Sulsel. sekarang bukan lagi jamannya bekerja sendiri-sendiri" ungkapnya.

Kepala Biro SDM dan Organisasi Dr Servulus Bobo Riti yang mengawali sambutannya dengan sebuah pantun bugis, mengharap kegiatan ini bukan sekedar seremony saja.

"Kami mengharapkan acara ini bukan hanya sekedar acara seremoni saja, tapi diharapkan ada lompatan-lompatan yang dilakukan melalui program yang nantinya di jalankan" katanya

BP3MI Sulawesi Selatan mempunyai tugas Pokok yaitu memberikan Kemudahan Pelayanan Pemrosesan, seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah tenaga kerja Indonesia yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi di seluruh wilayah masing-masing unit pelaksana Teknis Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Serta dilakukan bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.(adv\reskyamaliah).