Sistem Drainase Picu Banjir Makassar, Begini Penjelasan Ahli Teknik Hidrolik Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR –  Kota Makassar dan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan (Sulsel) dilanda cuaca ekstrem sejak akhir Desember 2022.

Curah hujan tinggi disertai angin kencang membuat sejumlah titik banjir.

Puncaknya genangan mencapai titik kulminasi diakibatkan pusaran air laut perairan Sulsel bagian barat mengalami pasang surut.

Hingga akhirnya tumpah ke daratan dan nyaris lumpuhkan aktivitas masyarakat.

Daerah pesisir pun tak luput dari banjir.

Berdasarkan data Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) curah hujan pada tanggal 13 februari 2023 mencapai 243.2 mm/hari.

Sedangkan kondisi cuaca dapat dikategorikan ekstrem apabila curah hujan 200 mm/hari.

Menurut Dosen Teknik Sipil Unhas Farouk Maricar, dari pantauan pada Bendungan Bili-bili yang mengendalikan air dari hulu Sungai Jeneberang dalam kondisi normal.

Kondisi serupa juga di Kolam Regulasi Nipa-nipa yang tercatat normal.

Sementara wilayah kota termasuk di daerah pesisir, mengalami banjir dan genangan karena curah hujan yang tinggi namun tidak dapat mengalir secara normal akibat muka air laut yang relatif tinggi.

Faraouk Maricar menyebut beberapa saluran drainase di Makassar tidak optimal dan mengalami penyempitan.

Ini mengakibatkan timbulnya banjir saat curah hujan tinggi.

Baca juga: Dibahas di Rumah Danny Pomanto, Tim Unhas dan Pemkot Makassar Siap Kolaborasi Tangani Banjir

Baca juga: Macet Perbatasan BTP Makassar-Moncongloe Maros Hingga Malam Akibat Banjir, Babinsa Curi Perhatian

“Ada beberapa contoh saluran drainase di Kota Makassar yang tidak dalam kondisi optimal adalah Cross Drain di Jl AP Pettarani yang penuh dengan utilitas seperti kabel dan pipa," jelas Farouk Maricar, Sabtu (18/2/2023).

"Selanjunya Jl Andi Jemma yang tidak optimal akibat penyangga beton tidak dibersihkan sehingga sampah tersangkut di dalam saluran," lanjutnya.

Selain itu, sungai Daya juga disebutnya mengalami penyempitan.

"Sementara Sungai Daya yang terletak tak jauh dari Jalan Poros Provinsi dengan lebar 25 meter, menyempit di muara menjadi 1 meter," ucap anggota Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia (HATHI) ini.

Farouk menegaskan, masyarakat harus menjaga agar tidak membuang sampah di drainase.

Sebab dampak yang ditimbulkan adalah kapasitas saluran berkurang serta terjadi penumpukan pada penghalang tertentu yang menyebabkan saluran tersumbat.

Disisi lain, pemerintah harus mengontrol pemanfaatan ruang yang mengganggu sistem drainase yang ada.

Khusus Kota Makassar, sistem drainase yang ada terdiri dari System Drainase Primer berupa sungai dan kanal.

Sungai dan kanal merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Kementerian PUPR.

Baca juga: Unibos Kumpul Pakar PWK se-Indonesia, Prof Batara Surya Ingatkan Bahas Solusi Banjir Makassar

Baca juga: Curhat Emak-emak, Rugi Puluhan Juta Setiap Blok 8 Perumnas Antang Banjir

Sedangkan Drainase Sekunder atau Tersier menjadi kewenangan Kota Makassar.

"Oleh sebab itu, perlu ada koordinasi antar sektor agar koneksitas tetap terjaga. Pemprov Sulsel diharapkan menjadi koordinator untuk mengatasi perbedaan kewenangan tersebut," jelas Farouk.

Menurutnya, curah hujan adalah kondisi alam yang tidak bisa dicegah.

Masyarakat pun hanya dapat melakukan upaya pengendalian dalam rangka mengurangi dampak.

Perlu melakukan upaya mitigasi bencana sejak dini agar dapat mengurangi dampak genangan di kawasan perkotaan.

Sebab curah hujan tidak dapat dicegah, diantaranya dengan adanya Kolam Regulasi Nipa-nipa dan Bendungan Bili-bili serta Kolam Retensi untuk pemukiman perumahan dengan memanfaatkan fasum fasos," tutupnya.(*)