Harga Minyak Goreng Naik, Legislator Maros Desak Pemerintah Lakukan Operasi Pasar

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Wakil Ketua Komisi II DPRD Maros, Rahmat Hidayat meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kopurindag untuk segera mencari solusi terkait kenaikan harga minyak goreng di Kabupaten Maros.

Sebab harga minyak goreng yang dinilai cukup tinggi ini dapat membebani masyarakat.

Utamanya bagi mereka yang menjalankan UMKM.

Rahmat menyebutkan, salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah ditengah tingginya harga minyak adalah melakukan operasi pasar.

“Tapi kita harus tau dulu penyebab kenaikannya karena apa. Agar masalah ini tidak berlarut-larut lama, karena kan tidak lama lagi akan memasuki bulan ramadhan dimana jumlah kebutuhan minyak goreng pasti akan semakin meningkat,” katanya, Selasa, (31/1/2023).

Legislator PKS itu menyarankan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Untuk mencari kemungkinan, ada atau tidaknya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perdagangan minyak goreng,” bebernya.

Sebab kata dia, jika minyak goreng curah ini mengalami kenaikan maka akan sangat berdampak pada UMKM.

“Minyak goreng curah inikan banyak diminati oleh UMKM, misalnya pedagang gorengan pasti akan bingung untuk menentukan harga jual dari produk yang dihasilkan, karena mereka juga harus memperhitungkan ongkos produksi dan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Apalagi saat ini kata dia, para UMKM masih dalam fase bangkit dari keterpurukan akibat pandemi covid 19.

Ia juga mengaku dalam waktu dekat Komisi II segere turun ke pasar.

“Akan segera turun sidak ke pasar-pasar untuk menemui pedagang menanyakan pokok-pokok masalahnya dimana,” tutupnya.

Diketahui, harga minyak goreng curah naik di pasar Tramo Butta Salewangan sudah naik sejak dua minggu terakhir.

Minyak curah yang awalnya Rp14 ribu kini dijual Rp18 ribu per liter.

“Sudah tiga minggu kenaikannya, omzetnya pun menurun hingga 50 persen,” kata Abbas, salah satu pedagang di Pasar Tramo.(*)