Nasdem Turun Tangan Setelah Syahrul YL Dituding PDIP Salah Beri Data, Korupsi di Kemensos Diungkit

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) kini diserang PDIP lantaran 'salah' beri data ke Presiden Jokowi.

Partai Nasdem pun turun tangan setelah mantan Gubernur Sulsel dua periode tersebut diserang dan disebut salah-salah beri data.

Pembelaan terhadap Syahrul YL disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Nasdem tak terima jika Syahrul YL dituding memberi data yang salah pada Presiden Joko Widodo soal ekspor-impor beras.

Tudingan itu berasal dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

“Kalau (menteri) Nasdem dituding seperti itu, itu kan asumsi. Bagaimana dengan Kementerian Sosial kemarin yang terlibat kasus korupsi?” ujar Ali pada wartawan, Senin (30/1/2023).

“Apakah kemudian kita ada minta untuk reshuffle mengganti (menteri) PDI-P? Enggak, kan,” ujar dia.

Adapun kasus korupsi di Kemensos yang dimaksud Ali terjadi pada medio 2020 dan melibatkan mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara.

Juliari pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum PDI-P.

Menurut Ali, perombakan kabinet merupakan hak dari Presiden Joko Widodo.

Ia meminta agar PDI-P tak perlu ikut campur mengurusi persoalan tersebut.

“Sehingga kemudian presiden itu tidak kelihatan didikte oleh partai-partai tertentu. Karena itu saya pikir tidak elok dipertontonkan,” kata dia.

Hasto menuding Syahrul memberikan data yang salah, sehingga Jokowi salah menyampaikan data soal stok beras di Indonesia.

Bahkan, Hasto menyebut tindakan itu sebagai politik yang gelap.

"Menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke Presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton," tutur Hasto, Jumat (27/1/2023).

"Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," ujar dia.

Wasekjen tak ambil pusing

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim tak mau ambil pusing soal pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

“Kalau urusan nyinyir itu biar urusan Hasto, jangan kita,” ujar Taslim ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Minggu (29/1/2023).

Ia mengungkapkan, Nasdem tidak punya urusan dengan Hasto.

Sebab, Taslim mengatakan, Nasdem punya hubungan dan tanggung jawab dengan Jokowi.

“Kita sama sekali tidak terganggu sama hal seperti itu. Karena komitmen kita sama presiden yang kita pilih, tidak sama yang lain,” katanya.

Ia juga mengomentari pernyataan Hasto soal pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Taslim mengatakan, pertemuan keduanya biasa terjadi antara Presiden dan Ketua Umum partai politik (parpol).

Ia juga tak mau komunikasi keduanya dihubung-hubungkan dengan berbagai isu lain.

“Jadi pertemuan Pak Surya dengan Jokowi enggak bisa diintervensi oleh siapapun. Apalagi, orang sekelas Hasto,” ujar Taslim.

Diketahui, Hasto menyampaikan bahwa Syahrul Yasin Limpo memberikan data yang salah pada Jokowi.

Secara blak-blakan, ia mencontohkan hal tersebut sebagai tindakan politik yang gelap.

"Ini politik dalam sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik. Lalu, ada yang manfaatkan untuk impor," kata Hasto di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023). 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bela Mentan dari "Serangan" PDI-P, Nasdem: Bagaimana dengan Mantan Mensos yang Korupsi?"