Ketua KPU Makassar Tegaskan Tak Ada Konflik Kepentingan dalam Penentuan PPS

KPU diduga telah meloloskan peserta yang nilai CAT nya tidak memenuhi syarat.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Saldy Irawan
DOK PRIBADI
Pelantikan PPS di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Selasa (24/1/2023). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Farid Wajdi memastikan tak ada kecurangan dalam penentuan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Diketahui, pasca pengumuman PPS, KPU Makassar diserang banyak kritikan terkait proses yang tidak transparan, utamanya dalam pelaksanan seleksi Computer Assisted Test (CAT).

KPU diduga telah meloloskan peserta yang nilai CAT nya tidak memenuhi syarat.

Kata Farid, tahapannya tidak sesederhana itu, karena yang lolos seleksi adalah bagian dari enam besar.

Enam besar tersebut ditentukan berdasarkan hasil CAT, wawancara, hingga uji publik.

"Jadi tidak benar juga kalau yang lolos ini rendah sekali CAT nya. Ini 6 besar yang dihitung berdasarkan formasi wawancara dan sebagainya," ucapnya usai melakukan pelantikan PPS di Hotel Four Point Makassar, Selasa (24/1/2023).

Ada berbagai indikator yang dinilai dalam proses wawancara, misalnya terkait komunikasi, kemampuan adaptasi dan beberapa indikator lainnya.

Bahkan kata dia, KPU Makassar satu-satunya KPU di Sulsel yang menjalankan tahapan wawancara PPS langsung oleh PPK.

Tujuannya agar para panitia penyelenggara Pemilu tersebut menjalin kemistri dan sinergi yang baik.

Sebagian besar hasil seleksi PPS diakui merupakan rekomendasi dari PPK

Kendati demikian, KPU Makassar mengklaim tetap melihat dengan jeli, jangan sampai ada konflik kepentingan saat PPK melakukan wawancara terhadap PPS.

"Kalau ada hubungan pertemanan sebenarnya tidak ada masalah. Kita kan berteman dengan siapa saja tapi belum tentu juga semua teman kita loloskan," klaimnya.

Kalau pun ada pihak yang keberatan terkait hasil ini, ia meminta agar melakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

Mereka bisa memberikan tanggapan terkait sengketa adminstrasi maupun melaporkan anggota PPS yang dinilai tidak layak.

"Kami tidak sementara mengatakan bahwa semua sempurna. Tapi kami berikhtiar bahwa semua proses yang dikelola oleh kami itu terukur. Kalau misalnya ada yang menguji, ini isu terbuka siapa pun boleh bertanya soal ini dan saya yakin kami mewakili kepentingan penyelenggaraan pemilu," paparnya.

Para penyelenggara pemilu kata Farid diseleksi dengan sangat terbuka. Semua tanggapan masyakarat direspon dengan cepat. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved