4 Anggota PPS Bone Batal Dilantik, Ada Apa?

BONE, TRIBUN-TIMUR.COM - Anggota badan adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 telah dilantik di Stadion La Patau Matanna Tikka, di Jalan Reformasi, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Selasa (24/1/2023).

Tercatat, 1112 orang dilantik dari 1116 dinyatakan lulus seleksi PPS Pemilu 2024.

Empat orang batal dilantik itu diketahui merupakan pasangan Suami Istri (Pasutri).

Empat itu diketahui Bayu Sugara dari PPS Desa Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur dan istrinya Fitriani dari PPS Desa Lapasa Kecamatan Mare.

Lalu dua Pasutri lainnya adalah Rahcmat Sulaeman dari PPS Desa Cakkeware Kecamatan Cenrana dan istrinya Asrini Waris juga dari PPS Desa Cakkeware Kecamatan Cenrana.

Kepada 1112 PPS Pemilu 2024 yang dilantik, Ketua KPU Bone, Izharul Haq meminta mereka tetap menjaga integritas.

Sebab dengan menjaga integritas, para anggota PPS Pemilu 2024 tidak akan mudah goyah dengan godaan uang.

"Jadi para penyelenggara ini harus benar-benar berintegritas," kata Izharul Haq di sela-sela sambutannya.

Karena menurutnya, jika ada anggota PPS Pemilu 2024 ketahuan menerima suap, mereka akan diproses oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diberhentikan.

"Itu adalah resiko bagi penyelenggara yang ada kong kalikong di dalamnya," ucapnya.

Izharul memperingatkan, jika posisi penyelenggara saat ini sangat mudah diawasi.

Terlebih sekarang, semua informasi dengan mudah diperoleh lewat dunia maya.

"KPU beserta jajarannya itu bekerja seperti dalam etalase aquarium. Semua orang dapat menyaksikan apa yang kita lakukan. Sehingga teman-teman dalam bekerja harus hati-hati," jelasnya.

Sementara Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi mengatakan, Pemilu 2024 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk lima tahun ke depan.

Untuk itu, penyelenggaraan Pemilu harus berjalan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil, serta dengan baik dan benar, sesuai amanah peraturan perundang-undangan berlaku.

"Sehingga sangat dibutuhkan adanya dukungan dan peran serta dari semua stackeholder guna menyukseskan pesta demokrasi rakyat," kata Andi Fahsar lewat sambutannya.

Untuk itu kata dia, penyelenggara Pemilu 2024 harus bekerja secara optimal dan profesional tanpa ada tekanan, interfensi, demi menghasilkan demokrasi yang baik dan benar.

Selain itu, kesuksesan Pemilu 2024, tidak hanya dilihat dari segi keproseduran semata. Tetapi juga dari segi subtansial.

Kesuksesan prosedural dapat dilihat, apabila tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal ditetapkan.

"Adanya dukungan anggaran, logistik badan penyelenggara serta peraturan perundang-undangan sebagai landasan regulasi pelaksanaan Pemilu itu sendiri," katanya.

Sementara, kesuksesan subtansial dapat dilihat apabila pelaksanaan Pemilu dapat menghasilkan pemimpin aspiratif, mampu membawa kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Di sinilah pentingnya penyelenggaraan Pemilu, termasuk di dalamnya PPS KPU 2024 yang harus dan diharapkan memiliki integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas kewenangannya.

Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk melibatkan peran serta masyatakat. Sehingga kesuksesan Pemilu 2024 dapat tercapai.

Bupati Bone dua periode ini menambahkan, anggota PPS harus memantapkan niat dan tekat, disertai bekal pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan undang-undang.

Selanjutnya, anggota PPS juga harus bekerja secara profesional dan tetap menjaga netralitas.

Pesan kader Golkar ini, agar semua anggota PPS segara melakukan koordinasi dengan penyelenggara Pemilu, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa.

"Serta tetap bersinergi dengan unsur-unsur stacke holder dalam rangka menyukseskan Pemilu," ucapnya. (*)