Ali Ngabalin Bocorkan Jadwal Reshuffle Kabinet Jokowi, Punya Permintaan ke Menteri yang Diganti

TRIBUN-TIMUR.COM - Isu resuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju hingga kini menjadi perhatian.

Sejumlah pihak ikut menyoroti kabar rencana Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle.

Bukan hanya dari pihak Partai Nasdem yang disebut-sebut akan kena reshuffe, tapi tanggapan juga datang dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.

Ali Ngabalin membocorkan jadwal kapan perombakan kabinet akan dilakukan Jokowi.

Ia menyebut bahwa perombakan kabinet kemungkinan akan dilakukan bulan ini.

“Mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng,” katanya, Kamis, (5/1/2023).

Ali Ngabalin mengatakan bila nantinya Jokowi melakukan reshuffle kabinet, para menteri yang dirombak jangan marah dan harus tetap tersenyum.

“Kalau nanti ada menteri yg di ganti harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal anda dipilih jangan marah, jangan dongkol karena waktu anda sudah sampai disini saja.

Tetap dan harus berterima kasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau berbicara panjang soal rencana perombakan kabinet atau Reshuffle.

Ia meminta awak media untuk menunggu kabar perombakan kabinet tersebut.

“Tunggu saja,” kata Presiden di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (2/1/2023).

Terkait kapan reshuffle kabinet tersebut dilakukan, Presiden memberikan jawaban yang sama. 

Termasuk mengenai nasib posisi menteri dari Partai NasDem, karena partai tersebut telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Calon Presiden.

Adapun, di kabinet sendiri ada tiga pos menteri diisi oleh NasDem, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Ditunggu saja,” katanya.

Sebelumnya Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan wartawan terkait wacana reshuffle kabinet yang mencuat ke publik belakangan ini.

Menurutnya, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ia pun enggan menceritakan terkait perbincangan antara Presiden Jokowi dengan dirinya.

Hal tersebut disampaikannya usai meresmikan enam Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) secara serentak di PLUT KUMKM Kabupaten Semarang pada Selasa (27/12/2022).

"Kalau reshuffle kabinet itu kan memang hak prerogratif presiden. Jadi kalo konsultasi saya dengan presiden itu nggak usah diceritakan pada wartawan ya," kata Ma'ruf.

"Tapi reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi kita tunggu saja. Apa terjadi, apa tidak, kita tunggu saja," sambung dia.

Sekjen Nasdem minta partai harus siap

Siapa yang disinggung Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate soal isu resuffle yang dimunculkan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, Djarot Saiful Hidayat?.

Johnny G Plate menilai tak ada partai yang boleh melangkahi kewenangan Presiden Jokowi jika ingin melakukan reshuffle kabinet.

Tak hanya Nasdem, Menteri Komunikasi dan Informatika tersebjut mengatakan semua partai dalam Koalisi Indonesia Maju harus siap untuk direshuffle dari kabinet.

Karena menurut reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif presiden dan tak bisa dicampuri oleh pihak mana pun.

"Semua partai yang (menjadi) bagian dari anggota koalisi harus menerima bahwa yang menentukan kabinet, mengubah kabinet adalah hak prerogratif presiden," ujar Johnny saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Dia berharap tidak ada partai yang merasa bisa melangkahi kewenangan presiden untuk mengganti jabatan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Apabila ada orang yang mencoba memengaruhi presiden untuk melakukan pergantian menteri, khususnya dari Partai NasDem, maka orang tersebut dinilai menabrak konstitusi.

"Kalau saya bilang semua partai, tanpa terkecuali (harus siap di-reshuffle), karena itu hak prerogratif yang dilindungi oleh konstitusi, jangan menabrak konstitusi, itu hak presiden," imbuh dia.

Ia mengungkapkan, pihaknya tetap mendukung pemerintah, dan menyerahkan keputusan reshuffle pada Jokowi.

Ia menegaskan, Nasdem tak akan meninggalkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Nasdem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik.

Nasdem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen,” imbuhnya.

Diketahui PDI-P mendorong agar Jokowi melakukan reshuffle pada menteri dari Nasdem.

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurabaya Bakar.

Djarot berharap, kedua menteri tersebut mengundurkan diri jika tak lagi sepaham dengan visi Jokowi.

 "Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," katanya di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Di sisi lain Jokowi belum memutuskan bongkar pasang formasi Kabinet Indonesia Maju.

Akan tetapi, dia meminta masyarakat menunggu keputusannya. "Tunggu saja. Ditunggu saja," sebut Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle di daerah Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023).

Pengamat Yakini Isu Jokowi Reshuffle Karena Faktor Politis: Nasdem Dianggap Tidak Cocok

Kini Presiden Jokowi membuka peluang reshuffle kabinet.

Akan tetapi Jokowi belum mengungkapkan kapan reshuffle kabinet itu akan ia lakukan.

Pengamat politik Ujang Komarudin berpandangan isu reshuffle kabinet kali ini lebih kepada faktor politis ketimbang kinerja para menteri.

"Lebih pada faktor politis," kata Ujang dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (28/12/2022).

Dugaan perombakan kabinet dilakukan karena faktor politis bukan tanpa sebab.

Pasalnya isu reshuffle muncul setelah NasDem mengumumkan sosok Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.

Di mana, sosok Anies Baswedan dianggap bersebrangan dengan kebijakan Presiden Jokowi.

Adapun, dalam kabinet sendiri ada tiga pos menteri diisi NasDem, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Ujang berkeyakinan, ada desakan dari partai kecil atau non parlemen pendukung Presiden Jokowi mengisi pos menteri tersebut.

Karena selama ini, perwakilan partai non parlemen atau kecil tersebut hanya mengisi jabatan wakil menteri.

"Kalau Perindo dapat menteri, mestinya PBB (Partai Bulan Bintang) dan PSI dapat menteri, itu koalisi Jokowi di non parlemen," jelas Ujang.

Meski demikian, semuanya menjadi hak prerogatif presiden.

Menueurt dia, apapun bisa terjadi dan semakin bisa terlihat saat mendekati pengumuman, terlebih jika dari NasDem diganti.

"Mungkin dari NasDem diganti, karena NasDem sudah dianggap tidak cocok oleh Jokowi. Itu mungkin saja, atau mungkin saja tidak, tergantung kepentingan politik Jokowi dalam reshuffle nanti," katanya.

Sebelumnya Presiden Jokowi sendiri tidak banyak berbicara saat ditanya mengenai rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi hanya menyimak pertanyaan yang dilayangkan wartawan soal reshuffle kabinet usai meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai tahap 1, Senin (26/12/2022).

“Ya saya dengar,” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle kabinet.

Jokowi hanya memberikan clue saat ditanya mengenai saran PDIP soal menteri yang harus direhuffle yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Diketahui kedua menteri tersebut berasal dari Partai NasDem.

“Cluenya (Jokowi mengangkat kedua tangannya dengan jari membentuk huruf O-red),” kata Jokowi.

Isu reshuffle kabinet menguat seiring Partai NasDem mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan jadi calon presiden atau Capres 2024.

Terlebih, Ketua Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Saiful Hidayat meminta supaya Jokowi melakukan evaluasi terhadap menterinya setelah isu reshuffle kabinet bergulir.

Djarot pun menyoroti satu contoh di mana Indonesia saat ini masih melakukan impor beras.

Padahal dulu, katanya, Indonesia sudah berbicara banyak ihwal swasembada beras.

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kata Djarot kepada awak media di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Djarot pun menyebut ada dua menteri yang harus dievaluasi, kedua menteri ini berasal dari Partai NasDem.

Adapun kedua menteri yang diminta Djarot supaya dievaluasi oleh Jokowi adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," katanya.

Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya.

Sehingga nanti program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh pak jokoei itu betil betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," katanya. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ali Ngabalin Minta Menteri yang Terkena Reshuffle Tetap Tersenyum dan Jangan Marah