Jelang Pemilu, Bawaslu Barru Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pidana

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula STIA Al Gazali Barru, Jl Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. 

Penulis: Darullah | Editor: Saldy Irawan
DOK PRIBADI
Bawaslu Kabupaten Barru gelar Rapat Koordinasi Mitra Penanganan Pelanggaran Pidana di Aula STIA Al Gazali Barru, Rabu (28/12/2022). 

TRIBUNBARRU.COM, BARRU - Jelang Pemilu serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Barru gelar Rapat Koordinasi Mitra Penanganan Pelanggaran Pidana, Rabu (28/12/2022).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula STIA Al Gazali Barru, Jl Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru

Pimpinan Bawaslu Barru Devisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Akhiruddin  mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan dengan fungsi Bawaslu dalam hal ini melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran Pemilu 2024.

"Bawaslu diberikan amanat oleh undang-undang untuk melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa," ujarnya.

"Pelaksanaan Pemilu dan pemilihan yang dilakukan secara serentak pada 2024 mendatang menjadi tantangan tersendiri, sehingga perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis termasuk dengan penguatan koordinasi mitra dalam penanganan tindak pidana Pemilu, agar pelaksanaan Pemilu serentak kedepannya berjalan sukses dan berkualitas," paparnya.

Pihaknya berharap pada mitra, yaitu Gakkumdu dan mitra yang lain agar dapat berperan aktif dalam memecahkan pelanggaran Pemilu.

"Karena itu, keterlibatan semua unsur akan dapat memberikan implikasi positif dalam penindakan pelanggaran pada Pemilu serentak di 2024 mendatang," kata Akhiruddin.

Sementara Dosen Fakultas Hukum Unhas, Zulkifli Aspan selaku pemateri menyampaikan dengan adanya lembaga Bawaslu yang di dalamnya ada Gakkumdu, itu bertujuan agar Keadilan Pemilu bisa tercapai.

"Di dalam hukum memberikan pengetahuan tentang interpertasi gramatikal, sehingga meskipun tidak berlatar belakang hukum akan mengerti hukum," jelasnya.

"Kapan politik memberi tekanan kepada hukum dan kapan hukum memberi tekanan kepada politik, itulah yang disebut determinasi," ujarnya.

Keadilan Pemilu, kata Zulkifli, berarti memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses Pemilu adalah taat hukum.

"Sehingga dapat memberikan kekuatan bahwa hak Pemilu mereka telah dilanggar, ada kemampuan untuk membuat keluhan, memberikan keterangan, dan menerima putusan," paparnya.

"Prinsip-prinsip penopang keadilan Pemilu adalah Independensi dan netralitas, transparansi proses, kejelasan dan kesederhanaan ketentuan hukum, akses terhadap keadilan Pemillu yang lengkap dan efektif, biaya yang wajar, garis waktu (Time Line) penyelesaian, proses hukum (due process of law), pengerahan/penegakan keputusan secara penuh," terangnya.

Ia juga menjelaskan bahwasanya semua norma atau peraturan di Bawaslu berlaku, selama belum ada pemberitahuan bahwa norma atau peraturan tersebut tidak diberlakukan lagi.

"Money politik, baik di masa tenang ataupun di masa kampanye, apabila terpenuhi unsurnya maka bisa menjadi pidana," tandas Zulkifli Aspan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Danramil 1405-06/Barru Kapten Inf Basri, Kasubsi Pidum Kejari Barru Hairil Arsyad, Kepala Sekertariat Bawaslu Muhaimin Muhammad, Kaurmintu Sat Reskrim Polres Barru Aipda Muh Fitriawan, dan para Pawanscam.

 

Laporan jurnalis TribunBarru.com, Darullah, @uull.dg.marala

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved