Diskriminasi yang Melahirkan Hari Ibu

Oleh:
Iasa Nur Firdausi
Mahasiswa UPN Veteran

TRIBUN-TIMUR.COM - Seperti yang terjadi di setiap tahunnya, 22 Desember adalah sebuah momentum penghargaan bagi seluruh ibu di Indonesia.

Pada hari itu, kita akan menemukan banyak sekali postingan, ucapan, hadiah, yang disemarakkan seorang anak kepada ibunya. Namun hanya sedikit dari mereka yang mengerti esensi sejarah dari peringatan hari besar tersebut.

Pendeklarasian ditetapkannya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu pada Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959, sebenarnya memiliki sejarah yang cukup krusial untuk dikaji lebih lanjut.

Kongres Perempuan I yang terlaksana di Yogyakarta pada 22 Desember 1928 menjadi landasan utama penetapan Hari Ibu, dimana pada saat itu para perempuan saling bertukar gagasan, menyampaikan keresahan yang dialami, menyatukan visi, dan mencari solusi terbaik tentang permasalahan ketimpangan gender di Indonesia.

Saya rasa sejarah itu perlu diungkit kembali agar masyarakat lebih memahami substansi dari Hari Ibu itu sendiri, dan kembali mengkampanyekan gerakan emansipasi perempuan. Mungkin banyak yang mempertanyakan tentang apa sih yang dicari perempuan?

Dimana letak ketimpangan tersebut? Padahal sudah ada wanita yang menjabat sebagai Menteri, Ketua profesi, memiliki pangkat jabatan, dan bahkan ada yang sudah menjabat menjadi seorang presiden negara.

Apakah semua itu masih belum cukup? Tak jarang pertanyaan tersebut muncul dari kelompok perempuan sendiri, yang sudah merasakan kehidupan nyaman sebagai perempuan Indonesia.

Kelompok yang melontarkan pertanyaan tersebut biasanya berasal dari kalangan kelas menengah yang kepentingannya tak pernah terganggu (karena diskriminasi perempuan biasanya bergantung pada identitas lain yang berkelindan dengan identitas seksualitasnya sebagai perempuan), sehingga tak muncul kepekaan terhadap perempuan lain.

Hal ini menyebabkan mereka lupa bahwa masih banyak hak dan kehidupan saudara perempuan kita yang dirampas paksa, dan kebebasannya terbelenggu jeruji tak kasat mata yang diciptakan oleh lingkungan terdekatnya sendiri.

Jutaan buruh migran perempuan tanpa edukasi dan ketrampilan yang memadai, ribuan perempuan yang terperangkap perdagangan bebas, perbudakan, hingga perenggutan kebebasan yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka sendiri dengan perjodohan paksa.

Saking terlalu banyaknya tangan-tangan dari luar yang mengatur ruang gerak dan hidup seorang perempuan, terkadang perempuan bahkan tidak dapat memilih pasangan hidupnya dan merealisasikan kehidupan rumah tangga impiannya.

Tak jarang juga ditemukan kasus kawin paksa dengan nama baik keluarga dan tuntutan adat sebagai landasannya. Pada kasus ini sering kali pihak perempuan hanya dapat pasrah dan menerima keputusan tanpa mengindahkan perasaannya sendiri dengan harapan hal itu dapat membahagiakan keluarganya.

Padahal terkadang keputusan yang dinilainya paling benar itu malah menimbulkan masalah baru berupa ketidakharmonisan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian yang dapat melibatkan beberapa pihak baru sebagai korban.

Dengan meninjau permasalahan tersebut, sepertinya momentum kebahagiaan Hari Ibu ini tak dapat dirasakan sepenuhnya oleh perempuan yang menjadi ibu karena suatu keterpaksaan dan tuntutan dari orang lain.