60 Kepala Sekolah Parepare Bimtek ke Bali, Anggota DPRD Curiga Pakai Dana Bos
Kejaksaan Negeri Parepare telah memanggil 60 kepala sekolah untuk dimintai keterangan terkait biaya perjalanan bimtek ke Bali
Penulis: M Yaumil | Editor: Ari Maryadi
TRIBUNPAREPARE.COM, PAREPARE - 60an Kepala Sekolah (Kepsek) Kota Parepare Bimtek ke Bali menjadi sorotan.
Pasalnya, diduga akomodasi perjalanan mereka menggunakan dana bos yang bukan peruntukkannya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) telah memanggil Kepsek untuk dimintai keterangan terkait biaya perjalanan.
Pengakuan dari yang bersangkutan bahwa dana yang digunakan merupakan uang pribadi.
Anggota DPRD Parepare Komisi II, Yusuf Lapanna menaruh curiga terkait akomodasi Kepsek jalan-jalan ke Bali.
Dia tidak yakin bahwa akomodasi dari guru tersebut menggunakan dana pribadi.
"Saya sebetulnya sampai hari ini tidak yakin juga 100 persen bahwa itu dana pribadi. Saya yakin ini adalah dana bos," katanya kepada tribun timur, Kamis (22/12/2022) siang.
Dia akan segera memanggil Kepsek, Dinas Pendidikan, serta dinas lain yang bersangkutan.
Penggunaan dana pribadi tidak rasional bagi guru untuk dipakai Bimtek ke Bali.
"Kalau pakai dana pribadi apa urgensinya yang ingin kita capai disana. Mungkin secepatnya ini kadis saya panggil ke DPRD untuk lebih jelasnya," ucap Yusuf.
"Tapi kami akan segera memanggil kadis beserta kepsek bimtek ke bali agar persoalan ini jelas," jelasnya.
Selain itu, output dari kegiatan Bimtek ini tidak jelas dan tidak terarah.
Malah, kader partai Gerindra itu menyoroti bahwa Bimtek terkesan lebih banyak jalan-jalan ketimbang Bimteknya.
"Apa outputnya yang mau di capai sehingga jauh-jauh ke bali untuk bimtek. Sehingga saya sampaikan bimtek ini kita tidak tahu apa outputnya yang mau dicapai itu nanti terkesan banyak jalan-jalannya ketimbang kegiatan terkait Bimtek ini," tambahnya.
Sebelum kegiatan ini, Yusuf berkomunikasi dengan Kadis terkait Bimtek tersebut.
Dia menjelaskan, kegiatan diselenggarakan oleh unsur pemerintahan bagian pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Sehingga Yusuf mengingatkan agar tidak menggunakan dana bos untuk biaya perjalanan guru.
Selain itu, tidak boleh ada paksaan kepada Kepsek untuk ikut Bimtek tersebut.
"Saya sudah komunikasi dengan kadis dan sekdis, saya sudah sampaikan bahwa jangan gukankan dana bos untuk keberangkatan Bimtek ke bali. Karena kegiatan ini bukan kegiatan dinas pendidikan tetapi kegiatan PBJ (pengadaan barang jasa)," ujarnya.
Menurutnya ada hal yang lebih urgen dari pada Bimtek.
Terlebih penggunaan dana bos untuk kepentingan sarana dan prasana sekolah.
"Ada hal lebih penting untuk pembenahan terkait apakah sarana sekolah atau penunjang pendidikan untuk anak-anak sekolah. Saya kira itu lebih penting dari pada melaksanakan bimtek," kata Yusuf.
Yusuf curiga dana yang digunakan Kepsek ialah dana bos.
Selain itu, kemungkinan lain pemerintah dalam hal ini PBJ akan ikut dipanggil oleh DPRD Parepare.
"Tapi saya memang sepakat kalau ada curiga seperti itu bahwa ini memang penggunaan dana bos saya juga mengarah kesitu. Kalau PBJ yang mengadakan kegiatan kita akan panggil juga," pungkasnya.