Penjelasan BKD Sulsel Soal SK Pemberhentian Sekprov Abdul Hayat Gani, Diteken 30 November

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Informasi pemberhentian Abdul Hayat Gani sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau Sekprov Sulsel dinilai sangat lambat.

Padahal jika merujuk pada Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, surat tersebut diteken pada 30 November 2021.

Artinya, ada selang selama 13 hari dari keluarnya surat tersebut sebelum disampaikan ke pejabat bersangkutan.

Abdul Hayat Gani mengaku mendapatkan surat tersebut pada Selasa (13/12/2022) malam usai menghadap ke Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jauzi mengakui, surat tersebut memang keluar pada 30 November.

Hanya saja, suratnya baru sampai di Pemprov Sulsel pada Selasa kemarin.

Bertepatan dengan datangnya surat itu jugalah, Abdul Hayat dipanggil untuk diberitahukan pemberhentiannya.

"Kan baru diserahkan (dari pusat), tanggal 30 baru di tandatangani pak Jokowi, baru diterima (pemprov) kemarin, tanda terimanya itu kemarin, malamnya diserahkan ke yang bersangkutan (Abdul Hayat)," jelas Imran Jausi.

Surat tersebut disinyalir dibawa langsung oleh Gubernur Andi Sudirman dari Jakarta.

Andi Sudirman diketahui menghadiri agenda di Jakarta terkait Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang diterima Pemprov Sulsel pada Selasa kemarin.

Akan tetapi Imran Jausi enggan menyampaikan apakah betul SK pemberhentian Abdul Hayat dijemput dan dibawa langsung oleh Andi Sudirman. 

"Saya tidak tahu karena saya tidak ke Jakarta," dalihnya.

Sebelumnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menanggapi terkait pemberhentian Abdul Hayat Gani sebagai Sekretaris Daerah Provinisi Sulawesi Selatan.

Pemecatan Abdul Hayat menurut Andi Sudirman merupakan hal biasa.

Pejabat pemerintahan memang harus siap untuk dievaluasi setiap saat.

"Plh kita kan sudah ada, pak Aslam. Ini kan begini, kita kan proses-proses ini (pemberhentian) kan biasalah. Hal-hal yang biasa seperti ini, eselon II juga semuanya saya evaluasi," ucap Andi Sudirman Sulaiman saat diwawancara di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Rabu (14/12/2022).

Evaluasi Abdul Hayat kata Andi Sudirman dilakukan oleh pemerintah pusat.

Mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPAN RB) dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinisi Sulawesi Selatan.

Hanya saja, Sudirman enggan membeberkan hasil evaluasi tersebut.

"BKD yang tau itu, soalnya saya tidak tandatangan apa-apa," katanya.

Menurutnya, ada parameter tersendiri yang menjadi acuan pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi tersebut.

Hasil evaluasi tersebut lanjutnya telah diproses oleh BKD dan dilanjutkan ke Presiden Republik Indonesia (RI) untuk mengeluarkan keputusan.

"Tentu ada parameter-parameter yang dibuat standar dari Kementerian yang menjadi standar baku dalam penilaian, sehingga rekomendasi mereka kita cuma mengantarkan dari BKD untuk proses keputusan Presiden. Terkait penilaiannya tanyalah ke BKD," ujarnya. (*)