Penjelasan BKD Sulsel Soal SK Pemberhentian Sekprov Abdul Hayat Gani, Diteken 30 November

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Informasi pemberhentian Abdul Hayat Gani sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau Sekprov Sulsel dinilai sangat lambat.

Padahal jika merujuk pada Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, surat tersebut diteken pada 30 November 2021.

Artinya, ada selang selama 13 hari dari keluarnya surat tersebut sebelum disampaikan ke pejabat bersangkutan.

Abdul Hayat Gani mengaku mendapatkan surat tersebut pada Selasa (13/12/2022) malam usai menghadap ke Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jauzi mengakui, surat tersebut memang keluar pada 30 November.

Hanya saja, suratnya baru sampai di Pemprov Sulsel pada Selasa kemarin.

Bertepatan dengan datangnya surat itu jugalah, Abdul Hayat dipanggil untuk diberitahukan pemberhentiannya.

"Kan baru diserahkan (dari pusat), tanggal 30 baru di tandatangani pak Jokowi, baru diterima (pemprov) kemarin, tanda terimanya itu kemarin, malamnya diserahkan ke yang bersangkutan (Abdul Hayat)," jelas Imran Jausi.

Surat tersebut disinyalir dibawa langsung oleh Gubernur Andi Sudirman dari Jakarta.

Andi Sudirman diketahui menghadiri agenda di Jakarta terkait Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang diterima Pemprov Sulsel pada Selasa kemarin.

Akan tetapi Imran Jausi enggan menyampaikan apakah betul SK pemberhentian Abdul Hayat dijemput dan dibawa langsung oleh Andi Sudirman. 

"Saya tidak tahu karena saya tidak ke Jakarta," dalihnya.

Sebelumnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menanggapi terkait pemberhentian Abdul Hayat Gani sebagai Sekretaris Daerah Provinisi Sulawesi Selatan.

Pemecatan Abdul Hayat menurut Andi Sudirman merupakan hal biasa.

Pejabat pemerintahan memang harus siap untuk dievaluasi setiap saat.