Pejabat Pemkot Makassar Tertekan

Serapan anggaran rendah menjadi masalah besar bagi Pemkot Makassar menjelang akhir tahun. Minimnya serapan membuat program-program pemkot terbengkalai

Penulis: Siti Aminah | Editor: Abdul Azis Alimuddin
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Wali Kota Makassar Ramdhan Danny Pomanto saat memimpin rapat koordinasi percepatan program pemerintah kota di ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, Selasa (29/11/2022). Rapat itu membahas 18 program strategis Pemkot Makassar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Serapan anggaran rendah menjadi masalah besar bagi Pemkot Makassar menjelang akhir tahun.

Minimnya serapan membuat program-program pemkot terbengkalai.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyatakan, masuknya aparat penegak hukum silih berganti melakukan pemeriksaan membuat sumber daya manusia di Pemkot Makassar was-was.

Seolah ada tekanan psikologis kata Danny Pomanto, sehingga mereka kurang berani mengeksekusi kegiatan yang telah dicanangkan.

“Terlalu banyak diperiksa, belum apa-apa sudah diperiksa, jadi takut,” kata Danny Pomanto, Jumat (9/12/2022).

Atas serapan rendah itu, Danny segera menghadap ke pemerintah pusat. Ia akan menyampaikan masalah dan kendala dihadapi selama 2022 ini.

“Kami akan melaporkan ke pusat karena kita bisa melihat pajak sudah normal kok penyerapan anggaran rendah, ada apa? Saya kira banyak tekanan psikologi dialami oleh pemkot, banyak sekali,” ujarnya.

Tahun 2023, besar harapannya agar masalah yang sama tak terulang.

Danny Pomanto mengimbau setiap OPD memperbanyak belanja di e-katalog.

Disamping itu, proyek strategis dengan anggaran yang cukup besar juga didorong agar bisa tender dini.

“Perbanyak e-katalog, tender dini sudah jalan sekarang, saya kontrol terus, biasanya kalau begini (akhir tahun) saya sudah berlibur, tapi tidak bisa karena saya kontrol terus,” katanya.

Diketahui, serapan anggaran Pemkot Makassar per 29 November 2022 belum cukup 50 persen.

Angka pastinya 49,47 persen atau Rp2,32 triliun dari Rp4,70 triliun target pasca APBD perubahan.

Dinas Pekerjaan Umum Makassar masih menempati posisi pertama dengan serapan anggaran rendah dari 51 OPD.

Realisasi belanja Dinas PU hanya 12,02 persen atau sekira Rp76,5 miliar dari target Rp636 miliar.

Disusul Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar 29,95 persen, lalu dinas sosial dengan realisasi 34,83 persen.

Dari 51 OPD, baru 37 OPD memiliki serapan anggaran diatas 50 persen.

Paling tinggi, Satpol PP Makassar dengan realiasi 76,35 persen.

Kemudian Kecamatan Ujung Pandang sebesar 75,57 persen, dan Rappocini 70,50 persen.(*)

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved