APBD Makassar 2023
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Makassar 2023 mencapai Rp5,6 triliun. Mengalami kenaikan dari APBD Makassar 2022 lalu senilai Rp4,96 triliun
Penulis: Siti Aminah | Editor: Abdul Azis Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Makassar 2023 mencapai Rp5,6 triliun.
Mengalami kenaikan dari APBD Makassar 2022 lalu senilai Rp4,96 triliun.
APBD 2023 terdiri dari pendapatan Rp4,7 triliun dan belanja Rp5,6 triliun.
Dengan begitu, APBD Makassar defisit Rp882 miliar.
Dari 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), alokasi anggaran tertinggi ada di Dinas Pendidikan Makassar senilai Rp1,075 triliun lebih.
Mengalami kenaikan dari tahun ini yang nilainya hanya Rp1,061 triliun.
Disusul Dinas Pekerjaan Umum Rp997 miliar, juga mengalami kenaikan yang sebelumnya Rp899,2 miliar.
Selanjutnya Dinas Kesehatan Makassar sebanyak Rp608 miliar dari 589,6 alokasi APBD di 2022.
Tiga OPD dengan anggaran terendah diduduki oleh Dinas Kearsipan Rp7,5 miliar.
Selanjutnya Dinas Perpustakaan Rp10,5 miliar.
Sedikit mengalami kenaikan dimana anggarannya pada tahun 2022 senilai Rp9,8 miliar.
Lalu Dinas Pertanahan Rp12,9 miliar.
Anggarannya mengalami penurunan sekira Rp2 miliar lebih. Tahun 2023 alokasi untuk Dinas Pertanahan capai Rp15,7 miliar.
Berikut Rincian APBD Makassar 2023
*Dinas Pendidikan: Rp1.075.521.945.000
*Dinas Kesehatan: Rp608.043.806.000
*Dinas Pekerjaan Umum: Rp997.040.961.700
*Dinas Penataan Ruang: Rp34.310.161.000
*Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman: Rp64.061.054.000
*Satuan Polisi Pamong Praja: Rp37.676.024.000
*Dinas Pemadam Kebakaran: Rp53.300.929.000
*Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Rp27.830.034.000
*Dinas Sosial: Rp24.861.228.000
*Dinas Ketenagakerjaan: Rp18.513.048.000
*Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Rp16.898.649.000
*Dinas Ketahanan Pangan: Rp28.613.404.000
*Dinas Pertanahan: Rp12.992.301.000
*Dinas Lingkungan Hidup: Rp116.553.618.000
*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Rp24.513.771.000
*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: Rp37.171.822.000
*Dinas Perhubungan: Rp172.030.422.000
*Dinas Komunikasi dan Informatika: Rp123.448.730.000
*Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: Rp67.990.742.000
*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Rp20.569.060.000
*Dinas Pemuda dan Olahraga: Rp300.597.081.000
*Dinas Kebudayaan: Rp36.116.066.000
*Dinas Perpustakaan: Rp10.588.016.000
*Dinas Kearsipan: Rp7.566.939.000
*Dinas Perikanan dan Pertanian: Rp41.039.497.000
*Dinas Pariwisata: Rp73.695.644.000
*Dinas Perdagangan: Rp50.886.287.000
*Sekretariat Daerah: Rp355.577.946.000
*Sekretariat DPRD: Rp190.365.775.000
*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: Rp41.456.044.000
*Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Rp85.641.928.000
*Badan Pendapatan Daerah: Rp134.429.203.000
*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah: Rp26.864.559.000
*Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah: Rp20.513.670.000
*Inspektorat Daerah: Rp27.322.759.000
*Kecamatan Biringkanaya: Rp54.706.334.000
*Kecamatan Bontoala: Rp43.660.596.000
*Kecamatan Makassar: Rp54.878.896.000
*Kecamatan Mamajang: Rp44.207.195.000
*Kecamatan Manggala: Rp43.857.760.000
*Kecamatan Mariso: Rp39.205.481.000
*Kecamatan Panakkukang: Rp59.383.547.000
*Kecamatan Rappocini: Rp57.143.086.000
*Kecamatan Tallo: Rp50.882.013.000
*Kecamatan Tamalanrea: Rp42.351.554.000
*Kecamatan Tamalate: Rp57.719.045.000
*Kecamatan Ujung Pandang: Rp44.564.542.000
*Kecamatan Ujung Tanah: Rp33.600.132.000
*Kecamatan Wajo: Rp31.740.845.000
*Kecamatan Kepulauan Sangkarrang: Rp13.368.649.000
*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: Rp30.504.849.000.(*)