Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Andi Sudirman Sulaiman: Stunting dan Gizi Buruk Tolong Diperhatikan

Tayang: Jumat, 2 Desember 2022 22:54 WITA

Penulis: Siti Aminah | Editor: Abdul Azis Alimuddin

Andi Sudirman Sulaiman: Stunting dan Gizi Buruk Tolong Diperhatikan

Humas Pemprov Sulsel

Muhammad Asril Rahandika, bocah penderita gizi buruk berusia 4 tahun dari Botto Benteng, Kelurahan Benceng Benceng, Kecamatan Mejauleng, Sengkang, Kabupaten Wajo.

Baca Selanjutnya:

Aswari Ramadani Lurah Termuda Makassar Usia 25 Tahun, Siap Kawal Pemilihan Ketua RT/RW

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan fokus utama Sulsel sejalan dengan pusat, yakni penanganan inflasi daerah.

“Kita dihadapkan resesi global dunia, kita diarahkan presiden bahwa bagaimana penanganan inflasi daerah,” ujar Andi Sudi.

“Kedua, beberapa kebijakan harus mengikuti bangga buatan Indonesia. Dengan belanja produk lokal. Ini kesempatan kita semua untuk memasukkan produk lokal,” katanya.

Andi Sudi pun meminta para pimpinan desa melakukan pengendalian melalui padat karya tingkat desa.

“Kami di provinsi lebih dari Rp500 miliar semuanya padat karya. Konsen kita di situ. Stunting dan gizi buruk tolong diperhatikan,” Andi Sudi menambahkan.

Sebelumnya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 diserahkan ke masing-masing daerah di Sulsel.

Penyerahan berlangsung di ruang rapat pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (1/12) lalu.

Selain dihadiri 24 kepala daerah di Sulsel, pembagian DIPA ini juga dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Selanjutnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel Syaiful dan Sekda Sulsel Abdul Hayat Gani.

Adapun alokasi belanja di Sulsel senilai Rp52,77 triliun.

Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp23,11 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah Rp29,66 triliun.

Pagu belanja pemerintah pusat dialokasikan kepada 43 kementerian/lembaga yang terdiri dari 760 satuan kerja (Satker).

Dari alokasi tersebut, belanja barang dan belanja modal memiliki porsi sebesar 61,58 persen atau sekira Rp14,23 triliun.

Sedangkan sisanya terdiri dari belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.

Selanjutnya, alokasi TKD untuk pemerintah daerah terdiri beberapa komponen.

Seperti, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp948,64 miliar atau 3,20 persen.

Selanjutnya, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp18,42 triliun atau 62,10 persen.

Kemudian untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp2,45 triliun, DAK non-fisik sekira Rp5,63 triliun.

Lalu, Dana Insentif Daerah (DID) Rp218,64 miliar atau 0,74 persen dan terakhir Dana Desa senilai Rp1,99 triliun atau sebesar 6,71 persen.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel Syaiful menegaskan ada beberapa hal sangat perlu diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran 2023.

“Pertama, percepatan proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian, percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa,” kata Syaiful.

Termasuk kata Syaiful, penetapan pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, bendahara, PPSPM) apabila terdapat perubahan.

Dari diperoleh, Makassar menerima alokasi TKD tertinggi.

Pemkot Makassar menerima alokasi dana sekira Rp2 triliun, disusul Bone dengan angka Rp1,9 triliun.

Melengkapi tiga tertinggi ada Gowa senilai 1,2 triliun.

Sedangkan daerah dengan transfer dana terendah, yakni Parepare dengan alokasi Rp636 miliar.

Sementara Pemprov Sulsel menerima dana transfer Rp4,3 triliun.

Angka ini meningkat dari tahun 2022 senilai Rp 4,1 triliun.

“Saya berharap uang yang dikasih dihabiskan dan jangan dikembalikan. Jangan dikembalikan, kalau dikembalikan saya yang pusing,” ujarnya.(*)

Rincian Alokasi TKD 2023

-Sulsel: Rp4.335.945.100

-Palopo: Rp655.464.976

-Parepare: Rp636.617.504