50 Persen Anggaran Pemkot Makasar Tak Terserap

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Jelang akhir tahun, serapan anggaran Pemerintah Kota Makassar masih stagnan.

Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar per 29 November 2022, serapan anggaran belum cukup 50 persen. 

Angka pastinya 49,47 persen atau Rp2,32 triliun dari Rp4,70 triliun target pasca APBD Perubahan.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar masih menempati posisi serapan anggaran terendah dari 51 OPD lingkup Pemkot Makassar.

Realisasi belanjanya hanya 12,02 persen atau Rp76,5 miliar dari target Rp 636 miliar. 

Disusul Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 29,95 persen, Dinas Sosial dengan realiasi 34,83 persen.

Dari 51 OPD, baru 37 OPD yang memiliki serapan anggaran diatas 50 persen.

Paling tinggi serapannya ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan realiasi 76,35 persen.

Kecamatan Ujung Pandang 75,57 persen, dan Kecamatan Rappocini 70,50 persen.

Untuk mempercepat serapan anggaran di tahun mendatang, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengumpulkan seluruh kepala OPD lingkup Pemkot Makassar.

Danny mengagendakan rapat koordinasi di Kantor Balai Kota Makassar, Jl Ahmad Yani, Selasa (29/11/2022) pagi.

Dalam rakor tersebut, ia menginstruksi semua OPD untuk mempercepat proses tender dini. 

Danny menegaskan, program-program harus segera digenjot mengingat penyerapan anggaran belum mencapai 50 persen. 

“Rapat hari ini menyempurnakan apa yang menjadi masalah. Seperti rendahnya penyerapan anggaran, kordinasi SKPD dan persoalan aturan hukum pengadaan. Kita lakukan secara terbuka,” ucapnya.

Program strategis tersebut digarap dengan serius dan rencananya akan rampung di tahun 2023 mendatang dengan melakukan percepatan tender dini.

Ia pun memberi waktu kepada seluruh OPD untuk menyelesaikan perencanaan tender dini proyek-proyek strategis pada minggu pertama Desember. 

Ada 18 program strategis yang menjadi fokusnya, diantaranya revitalisasi Karebosi,  pembangunan Japparate, Smart Panyingkulu, Makassar Cor City Arena (Macca).

Gedung PKK, Makassar Government Center (MGC), revitalisasi Pantai Losari, perbaikan kantor Balai Kota dan beberapa proyek infrastruktur prioritas lainnya 

“Ini harus cepat tendernya karena kita tidak mau keteteran penyerapan rendah lagi di tahun 2023,” tegasnya.

Danny juga menekankan kepada para OPD penanggung jawab agar melakukan pemanfaatan pendampingan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melengkapi administrasi prosedural. 

“Semua harus bekerja. Kordinasi lurah, camat juga penting bagi wilayahnya yang terkena nanti proses pembangunan program kami. Insya Allah rampung semua di tahun 2023 masyarakat bisa menikmati manfaatnya,” pungkas Danny. (*)

Serapan Anggaran 51 OPD Makassar

APBD: Rp4,7 T

Realisasi: Rp2,3 T (49,47 persen)

Dinas Pendidikan

Anggaran: Rp1 T

Realisasi: Rp612,5 M (60,77 persen )

Dinas Kesehatan

Anggaran: Rp610,5 M

Realisasi: Rp330,6 M(54,02 persen )

Dinas Pekerjaan Umum

Anggaran: Rp636,6 M

Realisasi: Rp76,5 M (12,02 % )

Dinas Penataan Ruang

Anggaran: Rp30,2 M

Realisasi: Rp14,4 M (47,87 % )

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Anggaran: Rp32,9 M

Realisasi: Rp16,8 M (51,18 % )

Satuan Polisi Pamong Praja

Anggaran: Rp36.3 M

Realisasi: Rp 27,7 M (76,35 % )

Dinas Pemadam Kebakaran

Anggaran: Rp48,4 M

Realisasi: Rp32,1 M (66,28 % )

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Anggaran: Rp25,6 M

Realisasi: Rp12,4 M (48,49 % )

Dinas Sosial

Anggaran: Rp28,1 M

Realisasi: Rp9,7 M (34,83 % )

Dinas Ketenagakerjaan

Anggaran: Rp20,7 M

Realisasi: Rp13 M (62,56 % )

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggaran: Rp17,2 M

Realisasi: Rp11,6M (67,51 % )

Dinas Ketahanan Pangan

Anggaran: Rp25,7 M 

Realisasi: Rp10,7M (40,34 % )

Dinas Pertanahan

Anggaran: Rp16,9 M

Realisasi: Rp9,2 M (54,57 % )

Dinas Lingkungan Hidup

Anggaran: Rp141,7 M

Realisasi: Rp42,4 M (29,95 % )

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Anggaran: Rp24,1 M

Realisasi: Rp15,5 M (64,36 % )

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Anggaran: Rp35,1 M

Realisasi: Rp115,3  M (43,74 % )

Dinas Perhubungan

Anggaran: Rp140,1 M

Realisasi: Rp72,8 M (51,96 % )

Dinas Komunikasi dan Informatika

Anggaran: Rp70,2 M

Realisasi: Rp28,2 M (40,47 % )

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Anggaran: Rp25,6 M

Realisasi: Rp11 M (43,06 % )

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Anggaran: Rp17,3 M

Realisasi: Rp10 M (57,89 % )

Dinas Pemuda dan Olahraga

Anggaran: Rp85,9 M

Realisasi: Rp40,2 M (46,86 % )

Dinas Kebudayaan

Anggaran: Rp18,2 M

Realisasi: Rp9,5 M (52,02 % )

Dinas Perpustakaan

Anggaran: Rp12,6 M

Realisasi: Rp5,2 M (41,55 % )

Dinas Kearsipan

Anggaran: Rp7 M

Realisasi: Rp4,7M (67,75 % )

Dinas Perikanan dan Pertanian

Anggaran: Rp48,7 M

Realisasi: Rp24,8 M (51,06 % )

Dinas Pariwisata

Anggaran: Rp59,4 M

Realisasi: Rp34,6 M (58,29 % )

Dinas Perdagangan

Anggaran: Rp31,5 M

Realisasi: Rp14,6 M (46,40 % )

Sekretariat Daerah

Anggaran: Rp308,1 M

Realisasi: Rp161,3 M (52,36 % )

Sekretariat DPRD

Anggaran: Rp210,7 M

Realisasi: Rp115 M (54,58 % )

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran: Rp39,8 M

Realisasi: Rp21 M (52,97 % )

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Anggaran: Rp116,2 M

Realisasi: Rp45,2 M (38,93 % )

Badan Pendapatan Daerah

Anggaran: Rp123,9 M

Realisasi: Rp62,5 M (50,43 % )

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Anggaran: Rp29,1 M

Realisasi: Rp16,2 M (55,55 % )

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Anggaran: Rp11,7 M

Realisasi: Rp7,6 M (65,35 % )

Inspektorat Daerah

Anggaran: Rp23,5 m

Realisasi: Rp15,2 M (65,06 % )

Kecamatan Biringkanaya

Anggaran: Rp48,3

Realisasi: Rp31,3 M (64,94 % )

Kecamatan Bontoala

Anggaran: Rp33,8 M

Realisasi: Rp19,1 M (56,67 % )

Kecamatan Makassar

Anggaran: Rp45,3 M

Realisasi: Rp27,4 M (60,64 % )

Kecamatan Mamajang

Anggaran: Rp37,5 M

Realisasi: Rp25,5 M (67,90 % )

Kecamatan Manggala

Anggaran: Rp39 M

Realisasi: Rp25,3 M (65,02 % )

Kecamatan Mariso

Anggaran: Rp30,6 M

Realisasi: Rp21,1 M (68,95 % )

Kecamatan Panakkukang

Realisasi: Rp49,6 M

Anggaran: Rp30,8M (62,22 % )

Kecamatan Rappocini

Anggaran: Rp44,6 M

Realisasi: Rp31,5 M (70,50 % )

Kecamatan Tallo

Anggaran: Rp44,3 M

Realisasi: Rp27,4M (61,87 % )

Kecamatan Tamalanrea

Anggaran: Rp37,7 M

Realisasi: Rp24,5 M (64,97 % )

Kecamatan Tamalate

Anggaran: Rp48 M

Realisasi: Rp32,9 M (68,67 % )

Kecamatan Ujung Pandang

Anggaran: Rp35 M

Realisasi: Rp26,5M (75,57 % )

Kecamatan Ujung Tanah

Anggaran: Rp28.6

Realisasi: Rp15,4 M (53,91 % )

Kecamatan Wajo

Anggaran: Rp26,6 M

Realisasi:Rp16,3 M (61,54 % )

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Anggaran: Rp12,8 M

Realisasi: Rp6,1 M (48,07 % )

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Anggaran: Rp18,1 M

Realisasi: Rp12,3 M (67,96 % )