PD Pasar Makassar Raya Segera Kelola Butung, Ichsan Abduh: Kita Mau Pedagang Aman

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Makassar segera mengambil alih pengelolaan Pasar Butung di Wajo, Makassar.

Pasalnya, selama bertahun-tahun pasar ini telah dikuasai pihak ketiga yang tak punya kedudukan hukum.

Kejaksaan Negeri Makassar bahkan telah mengusut masalah ini dan menemukan kerugian negara capai Rp15 miliar.

Atas temuan tersebut, penegak hukum telah melakukan penyegelan di Kantor Pengelola, KSU Bina Duta beberapa waktu lalu.

Untuk itu, Pemkot Makassar sedang menyusun strategi bersama dengan stakeholder terkait agar aset tersebut kembali ke tangan pemerintah.

Terkait hal itu, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto pun rapat koordinasi tentang penyelesaian Pasar Butung di ruang rapat wali kota Kantor Balai Kota, Jl Ahmad Yani, Senin (28/11/2022).

Danny menyatakan ada tiga poin dalam rapat koordinasi itu.

Pertama, soal penegakan hukum, kedua penyelamatan aset karena itu perintah negara, dan ketiga penjaminan bahwa ekonomi berlangsung dengan baik.

“Tidak boleh terganggu ekonomi karena posisi Butung itu pasar grosir terbesar di Indonesia timur, apalagi inflasi sekarang, tidak boleh terganggu sama sekali," kata Danny via rilis.

Danny menjelaskan, pada 2019 lalu, pengelolaan Pasar Butung telah diserahkan kembali oleh PT Latunrung.

Namun, saat itu masa jabatannya telah berakhir di periode pertama jabat wali kota.

Maka masuk pengelola (KSU Bina Duta) yang tidak punya kedudukan hukum untuk mengelola pasar tersebut hingga sekarang.

“Makanya kita mau ambil kembali aset, untuk penegakan hukum karena secara proses hukum sudah lengkap, jadi pengelola sekarang tidak punya dasar hukum dan tidak dikenal dalam perjanjian,” katanya.

Pemkot Makassar akan berjuang mengamankan aset tersebut. Setelah itu, akan dikelola oleh PD Pasar Makassar Raya.

Karenanya, suami Indira Jusuf Ismail ini mengimbau pedagang agar tidak khawatir. Nasib mereka akan aman di bawah pengelolaan PD Pasar.

“Kalaupun pengelolaan akan diambil pemkot itu pasti lebih baik, kecuali yang mensertifikatkan (los) tidak bisa, itu pelanggaran hukum, tapi orang yang jualan, Insya Allah tetap,” katanya.(*)

Ichsan Abduh: Kita Mau Pedagang Aman

Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya Ichsan Abduh menyatakan untuk pengelolaan itu pihaknya akan menunggu teknis selanjutnya.

Koordinasi perlu dimatangkan sebelum membuat keputusan.

“Karena banyak aspek harus kita pikirkan, misalnya bagaimana pedagangnya tidak bermasalah, pengunjung juga yang ada tidak merasa ketakutan,” katanya.

Sekarang ini, status pengelolaan Pasar Butung memang masih ilegal.

Namun, pedagang diminta untuk tidak lagi menyetor iuran kepada pengelola tersebut.

Apalagi yang bersangkutan tersandung masalah hukum sehingga tidak ada kewajiban pedagang untuk bayar membayar.

“Harusnya kalau sudah disegel berarti statusnya tidak berhak melakukan pengelolaan,” ujarnya.

Ichsan mengakui, ada banyak masalah di Pasar Butung, termasuk adanya pensertifikatan lods oleh beberapa pedagang.

Padahal hal tersebut ilegal atau tidak dibolehkan sesuai aturan yang berlaku. Ia berkomitmen melakukan penataan yang lebih baik jika berhasil mengambil alih pengelolaan Pasar Butung.

“Yang kita mau buat pedagang aman saat PD Pasar masuk jadi pengelola, lebih mementingkan mereka, apa yang dilakukan kemarin yang merasa pedagang seolah ditekan, hal begitu yang kami perbaiki nanti,” katanya.(*)