Di Hadapan Pejabat Pemprov Sulsel, Taufan Pawe Tegaskan Penataan Tata Ruang Parepare Ibarat GPS

TRIBUNPAREPARE.COM, PAREPARE - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mensosialisasikan peraturan daerah (Perda) rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Kegiatan dilakukan di Hotel Kenari, Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Kabid Tata Ruang PUTR Sulsel, Andi Yurnita mengatakan Sulsel rawan bencana.

Perda ini kemudian untuk membatasi pembangunan yang beresiko bencana sekaligus mitigasi pembangunan.

"Di Sulsel walaupun tidak berada di ring of fire tetapi ternyata mempunyai patahan di Luwu," katanya, Rabu (23/11/2022) siang.

"Nah RTRW ini kita membatasi pembangunan di wilayah rawan bencana, rawan longsor, rawan gerakan tanah, dan rawan banjir," jelasnya.

Menurutnya, Perda ini untuk mempersiapkan kabupaten kota untuk tidak membangun di wilayah rawan bencana.

"Perda ini kemudian sebagai salah satu cara mitigasi dan intervensi pembangunan di daerah rawan bencana," ujarnya.

Selain itu, Perda akan menjadi acuan bagi daerah-daerah dalam pembangunan.

Keselarasan dengan stakeholder agar pembangunan berjalan sesuai arah dan tujuannya.

"Perda ini menjadi acuan seluruh kabupaten kota untuk menyusun tata ruangnya sendiri dan stakeholder yang melakukan pembangunan," imbuh Andi Yurnita.

Kebijakan bertujuan untuk mensinergikan pembangunan antara daerah.

"Masing-masing daerah mensinergikan pembangunan dari pusat, provinsi, dan daerah sehingga tercipta suatu ekosistem yang baik," pungkasnya.

Wali Kota Parepare, Taufan Pawe mengatakan Perda RTRW ini ibarat GPS (Sistem Pemosisi Global) dalam pembangunan suatu daerah.

Setiap pembangunan harus berpedoman kepada Perda RTRW baik provinsi maupun daerah 

"Perda RTRW ini adalah GPS bagi pembangunan masing-masing daerah, artinya pembangunan langsung ke tujuannya," katanya.

Pedoman itu, kata Taufan Pawe sebagai syarat dan petunjuk dalam mengelola pembangunan.

Menurutnya, kata kunci dari perda ini ialah sinergitas dan terintegrasi.

"Yang namanya terintegrasi harus ada dinas dan balai yang terjun langsung," ujarnya.

Sebagai kota jasa dan niaga pembangunan di Parepare salah satunya untuk menyambut ibu kota negara di Kalimantan.

"Jadi nanti kebutuhan-kebutuhan di ibu kota baru di suplai melalui pelabuhan Parepare, kayang bawangnya, berasnya, ayamnya, semua dari sini," jelasnya.

Itulah sinergitas dan terintegrasi dengan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat 

Sehingga ada perputaran ekonomi pada transaksi yang terjadi baik secara langsung atau tidak langsung.

Dia berharap Perda RTRW ini dimaknai dengan baik oleh peserta sehingga ada pembangunan yang sinergis.

"Harapan saya bagi semuanya agar Perda ini dimaknai dengan baik sehingga sinergitas pembangunan dapat terjalin," pungkasnya.(*)

Laporan Kontributor TribunParepare.com, M Yaumil