Jelang Akhir Tahun Belanja Pemkot Makassar Masih Minim

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar masih memiliki realisasi anggaran di bawah 30 persen. 

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar menjadi OPD dengan realisasi belanja paling minim, hanya 10,28 persen.

Dari target Rp 636 miliar yang terealisasi baru Rp 65 miliar. 

Disusul Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 26,09 persen atau Rp36,9 miliar dari target belanja Rp141,7 miliar.

Selanjutnya, Dinas Sosial dengan realiasi 29,10 persen atau Rp8,1 miliar dari target belanja Rp28,1 miliar.

Dari 51 OPD, baru 31 OPD yang memiliki serapan anggaran diatas 50 persen.

Paling tinggi serapannya ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan realiasi 70,35 persen atau Rp25,6 miliar dari target belanja Rp36,3 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman mengatakan,  idealnya semua pencapaian baik fisik maupun keuangan sudah di angka 70 persen pada November ini.

"Minimal 65 persen karena Desember itu hitungannya sudah tidak signifikan paling diangka 5 persen realisasinya, begitu akhir bulan tutup 70 persen sudah sangat baik," katanya. 

Minimnya serapan anggaran di beberapa OPD akan mempengaruhi capaian belanja Pemkot Makassar secara keseluruhan.

Dimana serapan anggaran Pemkot Makassar per 10 November baru 46,87 persen atau Rp2,2 triliun dari Rp4,6 triliun target belanja di 2022.

Persoalannya bukan karena tak ada kas daerah kata Helmy, melainkan adanya kendala yang ditemui beberapa OPD dalam menjalankan programnya.

"Pendapatan masuk, uang masuk, tapi belanja pemerintah rendah," katanya.

Kendala yang dihadapi beberapa OPD antara lain kajian program belum selesai, perencaan atau detail engineering design (DED) selesai, hingga perizinannya.

Helmy juga menyayangkan adanya  program yang tetap dimasukkan dalam APBD Perubahan padahal Pemkot telah mengusulkan pemangkasan saat pembahasan di DPRD Makassar.

"Padahal di perubahan, rancangan KUA perubahan yang awalnya kita pangkas beberapa belanja oleh pembahasan itu kemudian ditambah kembali," bebernya.

Kendala lainnya minimnya belanja di Pemkot Makassar karena adanya perubahan atau kenaikan harga bahan baku.

Hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta krisis pangan dan energi yang melanda dunia.

"Itu cukup berpengaruh terhadap penentuan harga, itu kan (harga) di 2021 kemarin, sehingga mau tidak mau banyak harga berubah di 2022, paling berpengaruh harga elektronik, harga BBM, ini yang akhirnya menyulitkan kita di pemerintah," jelasnya.

Adapun OPD yang memiliki serapan anggaran rendah masih mendapat sanksi penundaan pencairan Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP).

Kepala Dinas PU Klaim Serapan Capai 43 Persen

Pada Oktober lalu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir mengklaim serapan anggarannya sudah mencapai 43,13 persen.

Ini berbeda dengan data yang didapatkan dari Bappeda.

Dimana serapan anggaran PU masih 10,28 persen.

Namun, Helmy Budiman menyampaikan, jika dihitung dari proyek yang berkontrak, jumlah serapannya sudah mencapai 40 persen.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar Zuhaelsy Zubir mengatakan, belakangan ini sudah banyak proyek yang berkontrak.

Utamanya paket jalan dan jembatan, progresnya juga sementara berjalan.

"Kami sudah lakukan langkah percepatan agar serapan anggaran bertambah. Sekarang beberapa paket jalan mulai jalan, pembagunan gedung juga terus berprogres," ucapnya saat ditemui di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (25/10/2022).

Ia mengaku, kendalanya selama ini ada pada proses tender yang tak kunjung selesai.

Bahkan hampir empat bulan dokumen proyek yang diusulkan PU tak selesai tender.

"Proses evaluasi yang lama, empat bulan dokumen ada di ULP," bebernya.

Kendati demikian, Helsi-sapaannya mengaku masih perlu usaha keras untuk meningkatkan serapan anggaran.

Apalagi, waktu yang tersisa tak banyak, tersisa satu bulan lebih lagi masa anggaran tahun 2022 akan habis. (*)