Tak Dapat Kuota Seleksi PPPK, Puluhan Nakes Ngadu ke DPRD Enrekang

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Ratusan tenaga honorer yang bekerja di lingkup dinas kesehatan terpaksa harus gigit jari.

Pasalnya keberadaan mereka tidak diakomodir dalam pendaftaran calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Sejumlah nakes kemudian mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Enrekang untuk melakukan aksi protes.

Hal itu dibenarkan anggota DPRD, Mustain Sumaele saat dikonfirmasi TribunEnrekang.com, Jumat (4/11/2022).

"Kemarin kita baru tahu informasi setelah ada aspirasi dari sejumlah tenaga kesehatan. Tepatnya hari Rabu (2/11/2022)," ujar Mustain Sumaele.

Mustain Sumaele menilai, kurangnya koordinasi di ranah internal dinas kesehatan sehingga tenaga honorer pun tak diperhatikan.

"Na itulah, dinas kesehatan tidak nyambung dengan pihak rumah sakit (RSUM) sehingga ada keterlambatan," katanya.

Sekiranya ada 227 nakes honorer yang bekerja di Rumah Sakit Umum Maspul (RSUM) terancam tidak mengikuti PPPK. 

Bagi Mustain Sumaele, pihak dinas kesehatan seharusnya lebih jeli dalam tugas pokok dan fungsinya. Sebab masalah seperti ini akan merugikan banyak kalangan.

"Makanya kita tekankan kemarin (forum rapat dengar pendapat) bahwa di dalam sistem itu semua harus terkomunikasikan dengan baik dari level atas sampai bawah," katanya.

Dari hasil aspirasi itu, anggota dewan kemudian mendesak pemkab agar segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait nasib tenaga kesehatan.

Mengingat, kebutuhan seperti tenaga kesehatan yang saat ini masih dibutuhkan dalam pelayanan pasien.

"Jadi hari Senin kita akan menghadap ke pihak Kemenkes minta petunjuk lanjutan terkait dengan tidak terinputnya sebagian tenaga kesehatan kita khususnya yang di RSUM," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Sutrisno membenarkan terkait sejumlah nakes tidak diikutkan dalam pendataan seleksi PPPK.

Namun, ia membantah soal keterlambatan pihak faskes dalam penginputan data.